jpnn.com - JAKARTA - Republik Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) pada perhelatan UHC Awards 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman, sebagai sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
BACA JUGA: Ketua Dewas BPJS Kesehatan Sebut Program PESIAR Penting di Kota Kendari
Penghargaan ini menandai pencapaian Indonesia dalam menyediakan jaminan kesehatan menyeluruh bagi warganya melalui Program JKN pada kurun satu dekade.
Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari ISSA.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan predikat UHC yang didapat tersebut menjadi bukti cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah makin luas.
BACA JUGA: Materi PP Kesehatan Dinilai Memberatkan Pedagang
Penghargaan ini kian mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
"Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak," kata Ghufron saat ditemui di kawasan Krakatau Grand Ballroom, Jakarta Timur, Kamis (8/8).
BACA JUGA: APHTN-HAN Ungkap Perlindungan Jaminan Sosial ASN Belum Optimal Imbas Minimnya Literatur
Bersamaan dengan pencapaian tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan penghargaan UHC Awards 2024 kepada pemimpin daerah di 33 provinsi, serta 460 kabupaten/kota, Kamis (8/8).
Ma'ruf dalam proseso penyerahan penghargaan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadiki, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.
Ghufron Mukti menjelaskan jumlah peserta JKN mencapai 276.520.647 jiwa, atau setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia per 1 Agustus 2024.
Artinya, Indonesia telah mencapai UHC lebih dari 98,19 persen, melampaui target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024.
"Hal ini sejalan dengan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk kepesertaan JKN sebesar 98 persen," tuturnya.
Ghufron menekankan capaian UHC ini tidak hanya tentang jumlah peserta yang besar, tetapi memastikan Program JKN adil dan merata untuk warga Indonesia.
BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Tidak hanya itu, Ghufron menyatakan pihaknya juga berupaya menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
BPJS Kesehatan memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS).
"Upaya yang telah dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil," tuturnya.
Sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan, baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana.
Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp 40,7 triliun, dan angka ini melonjak drastis menjadi menjadi Rp 151,7 triliun pada 2023.
"Menariknya, kolektibilitas iuran JKN pada tahun 2023 mencapai 98,62 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN," kata Ghufron. (mcr31/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah