Indonesia Terus Mendapatkan Dukungan untuk Pelaksanaan G20 Employment Working Group Tahun Depan

Senin, 28 Juni 2021 – 11:21 WIB
Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan G20 Employment Working Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional. Foto: Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan G20 Employment Working Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional.

Salah satu negara G20, Inggris, dalam pertemuan bilateral di Catania, Italia, menyatakan siap mendukung Indonesia.

BACA JUGA: Kemnaker Pertahankan Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State for the Department for Work and Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Thérèse Coffey MP bertempat di Catania, Italia, dalam keterangan pers Biro Humas, Jakarta (27/6).

Dalam pertemuan tersebut Sekjen Anwar didampingi Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dan M. Reza Hafiz Akbar.

BACA JUGA: Begini Kondisi 145 Pekerja Migran Bermasalah yang Dipulangkan Kemnaker dari Malaysia

Menurutnya, Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work.

"Guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial,” kata Anwar.

BACA JUGA: Kemnaker Terapkan WFH 75 Persen bagi Pegawai di Zona Merah

Selain itu, menurut Staf Khusus Menaker Hindun Anisah pada pertemuan bilateral itu kedua belah pihak juga membicarakan peningkatan potensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris.

Beberapa rencana yang dibahas antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan.

Kemudian, kata Hindung, terkait pengembangan sistem monitoring pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital termasuk potensi mobile laboratory unit.

“Hal itu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Hindun.

Indonesia, lanjut Hindun juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER.

Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database Kemnaker.

"Data akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan," kata Hindun.

Hindung juga menjelaskan seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini ke depan pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan.
Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS).

"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun.

Selain itu, Staf Khusus Menaker M. Reza Hafiz Akbar mengatakan Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vice President for Humans Development of World Bank, Mamta Murthi dan Dirjen International Labour Organization (ILO), Guy Ryder.

Reza mengatakan terkait dengan Presidensi Indonesia di EWG G20 pada 2022 nanti, pemerintah meminta dukungan kepada World Bank dan ILO untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat.

"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata Reza.

Dia juga menambahkan tidak hanya dukungan yang didapat Indonesia, tetapi ada juga peningkatan kerja sama antara Indonesia baik dengan World Bank dan ILO juga dibicarakan.

Reza menyebutkan pemerintah mengapresiasi dan melakukan diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank.

"Di mana diantaranya mengenai program pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola sistem informasi ketenagakerjaan (Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, dan bantuan asistensi tenaga ahli,” ungkap Reza. (jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
Kemnaker   G20   Ketenagakerjaan   K3  

Terpopuler