jpnn.com, JAKARTA - Pengamat pendidikan abad 21 Indra Charismiadji mengkritisi program satu juta PPPK yang digembar-gemborkan pemerintah.
Sesuai hasil temuannya di lapangan, ada banyak kepala daerah mengeluhkan program tersebut.
BACA JUGA: Soal 1 Juta Guru PPPK, Ketum PGRI: Terima Kasih Pak Jokowi
"Satu juta guru PPPK itu proyek pencitraan. Karena niatnya jelek sudah pasti program itu akan gagal," kata Indra kepada JPNN.com, Minggu (28/11).
Dia mengungkapkan sejumlah daerah di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan keberatan bila gaji dan tunjangan guru PPPK dibebankan ke pemda.
BACA JUGA: PPPK Terima Rapelan Tunjangan Jabatan Fungsional 5 Bulan, Alhamdulillah
Alasannya, selama ini Kemendikbudristek tidak melibatkan pemda dalam pembahasan program satu juta PPPK guru.
"Jadi ini sih proyek cari nama. Yang dapat nama Mendikbudristek Nadiem Makarim, pemda disuruh menyelesaikan urusan gaji dan tunjangan," cetusnya.
BACA JUGA: Itong: Bukti Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK Guru akan Saya Serahkan ke Polisi
Dia juga tidak percaya pemerintah telah mengalokasikan gaji PPPK guru di DAU. Pasalnya rata-rata pemda mengaku tidak ada penambahan.
Kalaupun ada tambahan jumlahnya, hanya bisa digunakan pemda untuk menggaji puluhan guru PPPK. Contoh nyata di Kabupaten Garut yang formasi PPPK 2021 hanya 196 sebab pemda tak memiliki dana lagi.
"Saran saya sebaiknya pemerintah pusat baik Mas Menteri Nadiem, menkeu, mendagri jujur saja deh soal kondisi sebenarnya. Kalau enggak ada dana, jangan koar-koar terus," Kritiknya.
Indra mengaku sudah geregetan melihat program Nadiem Makarim yang tidak jelas.
Seharusnya, kata Indra, Kemendikbudristek menyelesaikan dulu guru honorer K2 yang jumlahnya tidak banyak. Setelah honorer K2 tuntas, beranjak ke honorer non-K2 yang jumlahnya besar. Kemudian bertahap ke guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG).
"Kalau semua sudah selesai baru tata kelola guru didasarkan pada rekrutmen CPNS dan PPPK tanpa afirmasi lagi. Ini agar mendapatkan guru-guru berkualitas," ucapnya.
Tidak seperti sekarang, tambah Indra, ingin merengkuh gunung tangan tidak sampai. Akibatnya yang dirugikan guru honorer.
Indra mempertanyakan ketulusan hati para pejabat Kemendikbudristek untuk mengangkat status guru honorer menjadi PPPK.
"Hentikan sandiwara ini. Guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) juga jangan berharap banyak soal janji adanya rekrutmen PPPK 2022," pungkas Indra Charismiadji. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Natalia
Reporter : Mesya Mohamad