jpnn.com, JAKARTA - Desakan para aktivis pendidikan untuk menunda RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun prioritas 2022 makin kencang.
Para wakil rakyat di DPR pun diminta tidak gegabah memuluskan RUU tersebut yang disinyalir hanya menguntungkan sekelompok orang.
BACA JUGA: Naskah RUU Sisdiknas Akhirnya Masuk ke DPR RI
Menurut aktivis pendidikan dari Vox Populi Institute Indra Charismiadji proses penyusunan RUU Sisdiknas tidak transparan, terburu-buru dan dikerjakan di ruang gelap.
Menurutnya, pembuatan RUU itu juga tidak melibatkan para ahli dari berbagai bidang. Padahal RUU Sisdiknas ini didesain menggabungkan tiga UU sekaligus yaitu UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Guru dan Dosen serta 23 UU yang harus terintegrasi.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Tegaskan Penolakan Penghapusan Madrasah di UU Sisdiknas Harga Mati
Dia meminta DPR RI tegas menolak usula pemerintah tersebut dan berpihaklah kepada rakyat.
“Jangan main-main dengan pendidikan dan jangan membahasnya di ruang gelap tanpa melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan," kata Indra dalam konferensi pers daring, Sabtu (27/8).
BACA JUGA: Jokowi Tak Tahu Soal Revisi UU Sisdiknas, Pratikno Beri Penjelasan
Dia mengingatkan DPR harus berhati-hati, sekali salah melangkah, dampaknya bisa puluhan tahun kemudian.
DPR harus berani tegas menunda masuknya RUU Sisdiknas ke dalam Prolegnas Prioritas 2022.
Dia tidak ingin UU Sisdiknas harus berakhir di gugatan Mahkamah Konstitusi.
Selama ini, kata Indra, proses pembahasan RUU Sisdiknas sama sekali tidak transparan. Para pemangku kepentingan hanya diminta datang untuk presensi dan mendengarkan paparan.
Praktik penyusunan RUU Sisdiknas seperti hantu yang bekerja sendirian di ruang sunyi.
“Prosesnya sangat tidak transparan dan tidak melibatkan publik secara lebih bermakna dan mewakili seluruh Indonesia. Prosesnya tidak bisa hanya dibahas di Jakarta,” ujarnya.
Indra menilai seharusnya RUU Sisdiknas ini diawali dengan penyusunan peta jalan (road map) atau grand design pendidikan nasional.
Dia menyebut road map yang disusun dan dibuat oleh panitia kerja nasional yang mewakili berbagai elemen dari seluruh nusantara sebelum membahas RUU Sisdiknas. Hal ini telah dibahas berulang kali dalam rapat-rapat Komisi X DPR RI.
Indra mengungkapkan sikap Presiden Joko Widodo juga tegas saat menerima delegasi Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Presiden tidak ingin lagi setiap ganti menteri ganti kurikulum.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan NU Circle Ahmad Rizali meminta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan ikut bergerak menolak masuknya RUU Sisdiknas masuk prolegnas dan disahkan diam-diam.
Masyarakat, kata dia, tidak boleh tinggal diam. Para mahasiswa tidak boleh berpangku tangan. Saatnya mahasiswa menyuarakan pentingnya peta jalan sistem pendidikan nasional agar semua memiliki landasan dan acuan bagaimana pendidikan nasional di masa depan dibuat.
"RUU Sisdiknas ini harus disusun dan dibuat secara visioner. Bukan dibuat oleh mereka yang bernafsu membuat kebijakan tunggal dan komersial,” tegas Ahmad Rizali. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad