jpnn.com, JAKARTA - Pengamat pendidikan abad 21 Indra Charismiadji mengimbau para guru yang lulus passing grade (PG) seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 tahap 1 dan 2 jangan berharap banyak.
Menurut Indra, kuota seleksi PPPK 2022 yang disiapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebanyak 970.410 tidak sesuai kebutuhan Pemda.
BACA JUGA: 173.845 Guru Lulus PG PPPK 2021 Bakal Tidak Terakomodasi Seluruhnya, Astagfirullah
"Buat apa gembar-gembor kuota hampir sejuta kalau Pemda tidak mengusulkan formasi. Itu sama saja pencitraan," kata Indra Charismiadji kepada JPNN.com, Sabtu (11/6).
Di mengungkapkan, para kepala daerah mengeluh anggaran gaji PPPK yang dibilang pemerintah pusat sudah ada alokasinya, faktanya tidak sesuai.
BACA JUGA: SK Belum Turun, Gaji Enggak Jelas, PPPK Guru di Daerah Ini Kasihan Sekali
Dari gaji pokok guru PPPK yang diberikan pusat tidak utuh Rp 2,965 juta. Akibatnya, Pemda harus menanggung sebagian besarnya.
Indra melihat, Kemendikbudristek terlalu sering menjanjikan hal muluk kepada guru honorer sehingga terbuai.
BACA JUGA: Pak Gubernur Tolak Penghapusan Honorer tetapi Siap Merekrut PPPK
Realisasinya nanti akan banyak guru lulus PG PPPK tidak diangkat tahun ini.
"Mengapa tidak transparan saja, kasih tahu kepada guru kondisi sebenarnya, biar tidak berharap banyak," ujarnya.
Dia menyebutkan, 193.954 guru lulus PG akan terselamatkan bila pusat menanggung gaji dan tunjangan PPPK.
Sebab, Pemda menunggu kebijakan pusat terkait anggaran gaji PPPK.
Jika pusat membebani Pemda, lanjutnya, otomatis mereka akan mencari aman. Caranya dengan tidak ikut melakukan rekrutmen PPPK 2022 dengan alasan tidak punya duit untuk membayar gaji.
Indra menyesalkan mengapa pemerintah tidak berkaca dari pengadaan PPPK 2021.
Sampai saat lebih dari 50 persen calon PPPK guru belum diangkat secara resmi, kendati nomor induk sudah diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Sepertinya akan banyak guru lulus PG yang akan menangis. Dan, perekrutan PPPK 2022 ini akan menabung masalah baru," ujarnya.
Masalah lainnya, ada banyak guru honorer negeri maupun swasta dipecat karena sudah lulus PPPK. Indra mengaku bisa memahami keputusan tersebut, karena mereka butuh guru baru yang menggantikan guru PPPK.
"PPPK ini menimbulkan masalah baru karena perekrutannya tidak menggunakan perencanaan matang," pungkas Indra Charismiadji. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad