jpnn.com - jpnn.com - Pemanfaatan hutan alam baru mencapai 50 persen dari kuota yang disediakan.
Karena itu, pemerintah mendorong pengusaha hutan menggenjot produksi kayu di hutan alam Indonesia.
BACA JUGA: Industri Pariwisata Tanjung Lesung Bakal Diakses ITX
Namun, pelaku industri yang berbasis hutan mengaku enggan menaikkan produksi tanpa adanya insentif.
Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo membenarkan bahwa pengusaha, terutama di bagian hulu, menuntut adanya insentif untuk menggenjot produksi.
BACA JUGA: Produksi Ikan Melimpah, Jumlah Industri Rendah
Fokus pemerintah untuk mendorong produksi dengan sertifikat verifikasi legal kayu (SVLK) tidak berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan.
’’Memang SVLK memperluas ekspor produk kayu ke negara-negara di Uni Eropa. Tapi, pada kenyataannya harga yang dijual sama saja,’’ ujarnya di Jakarta, Rabu (8/2).
BACA JUGA: Kemenperin Prioritaskan Produksi Plastik
Karena itu, target penebangan hutan alam yang saat ini mencapai sepuluh juta tak pernah tercapai.
Menurut dia, pengusaha-pengusaha kayu akhirnya didorong untuk melakukan diversifikasi terhadap hutan-hutan yang diusahakan.
’’Jadi, produksi hutan alam yang tak terpenuhi itu belum tentu tanda perusahaannya gagal. Ada yang memilih menjual emisi karbon, ada juga yang menjadikan kawasan hutan agribisnis,’’ jelasnya.
Direktur Eksekutif APHI Purwadi menambahkan, industri hulu mengalami kesulitan karena hanya bisa menjual hasilnya ke pasar dalam negeri.
Padahal, harga yang ditawarkan negara asing untuk kayu gelondongan lebih menarik.
Apalagi, pasar domestik terbukti tidak mampu menyerap seratus persen dari kuota pemerintah.
Jika larangan ekspor kayu gelondongan akan terus berlaku, pemerintah seharusnya memberikan insentif kepada pengusaha hutan.
Insentif tersebut bisa berupa keringanan pajak atau beban lainnya bagi yang sudah terdaftar dalam SVLK. (bil/c21/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Industri Besar Harus Jadi Mitra Peningkatan Kualitas
Redaktur & Reporter : Ragil