Industri daur ulang Australia mulai merasakan dampak dari kebijakan impor limbah daur ulang yang diterapkan Pemerintah China. Sejumlah pengusaha daur ulang besar memperingatkan mereka tidak dapat terus mengumpulkan limbah daur ulang jika tidak ada tempat untuk menyalurkan limbah tersebut.

Mulai 1 Januari lalu, Pemerintah China berhenti menerima 24 kategori limbah padat, kebijakan ini mengganggu ekspor lebih dari 600.000 ton bahan dari Australia yang dikirimkan setiap tahunnya.

BACA JUGA: Anak-anak Perempuan Rohingya Jadi Korban Perdagangan Manusia

Sekarang larangan tersebut mulai menunjukan dampaknya dimana limbah daur ulang mulai menumpuk di gudang-gudang yang ada di beberapa wilayah di Australia.

Di Utara Sydney, CEO Hunter Resource Recovery, Roger Lewis mengatakan kondisi ini hanya butuh beberapa bulan saja untuk masalah ini akan mencapai "titik kritis".

BACA JUGA: Skandal Wakil PM Picu Usulan Larangan Berhubungan Seks Dengan Staf

"Gudang untuk anda menyimpan limbah daur ulang jumlahnya terbatas, dan untuk menyewakan gudang sangat mahal," kata Roger Lewis.

"Kita tidak bisa terus memungut limbah daur ulang jika tidak ada tempat untuk menyalurkannya."

BACA JUGA: Kapal Pencari Pesawat MH370 Bersandar Diam-Diam di Perth

Sebuah traktor memisahkan bahan untuk didaur ulang di fasilitas Re Hume Re Group.

ABC News: Matthew Roberts

Di Victoria, perusahaan daur ulang Visy akan berhenti menerima limbah dari 22 dewan daerah mulai 9 Februari mendatang.

Dalam penyelidikan yang dilakukan parlemen di sektor daur ulang limbah pada bulan Oktober tahun lalu, Visy memperingatkan tanpa kesediaan China membeli limbah daur ulang, material akan mulai menumpuk.

"Dampak larangan China sudah mulai dialami, dengan terjadinya  penimbunan produk daur ulang dengan harapan harga akan membaik," kata Visy dalam penyerahannya.

"Ini akan menyebabkan banyak bahan daur ulang tidak memiliki tempat untuk menampungnya.

Sementara Pemerintah Victoria mengatakan bahwa pihaknya bekerja dengan dewan dan perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini, tidak jelas dimana bahan daur ulang itu akan disalurkan.Apa yang terjadi dengan sampah anda Dari tempat sampah kuning di kerbside sampah rumah tangga akan dikirim ke pabrik daur ulang.

ABC News

Saat ini, perusahaan daur ulang mengumpulkan, mengurutkan, dan menyimpan

Sebagian besar dari limbah daur ulang itu kemudian akan dikemas dan dijual ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut dan diubah menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali.

Namun, dengan berlakukan larangan dari Pemerintah China tersebut, salah satu rute utama untuk mengirim bahan daur ulang ke luar negeri untuk bisa dilakukan pemrosesan tersebut sekarang ditutup.

Para tokoh dari industri daur ulang Australia mengatakan negara mereka kekurangan infrastruktur untuk melakukan semua pekerjaan di darat.

Jadi, untuk mengatasi kelebihan tersebut, kontraktor mulai mengisi gudang dengan tumpukan barang daur ulang.

"Saya pikir kami membuat kesalahan, semua orang secara nasional dan internasional melakukan kesalahan, melihat China menjadi solusi cepat [menangani limbah daur ulang]," kata Lewis.

Dia mengatakan larangan China dapat menyebabkan krisis nasional, kecuali dewan dan pemerintah bertindak cepat.

"Jika kita - seperti di semua pemerintah, di semua tingkat – tidak segera bertindak dan mengatasi ini sebagai isu kolektif, maka kita bisa melihat kematian dari pabrik pengolahan limbah daur ulang." Isi dari tempat sampah daur ulang menumpuk di fasilitas limbah Hume Re.Group.

ABC News: Matthew Roberts Apa sajakah solusi yang mungkin?

Roger Lewis mengatakan kondisi ini harus menjadi peringatan awal bagi pemerintah untuk mulai menginvestasikan infrastruktur daur ulang lokal.

"Saya pikir ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk mengkaji secara kritis bagaimana kita mengelola sampah kita sendiri," katanya.

"Apa yang harus kita lakukan adalah mengelolanya, bukan mengekspornya. Menangani sendiri produk daur limbang itu."

Namun, masalah lain yang juga membelit industri pendaur ulang Australia adalah perang harga dengan produk-produk murah dan bukan dari material daur ulang.

Menurut Ketua Pengelolaan Sampah Australia (WMAA) Garth Lamb, bahan yang diproses ulang sering tidak dipilih karena ada tersedia banyak pilihan material lain yang lebih murah dibuat di luar negeri dengan menggunakan bahan yang baru.

"Kita harus memiliki [pemerintah] yang berfokus pada preferensi hal-hal yang memiliki manfaat keberlanjutan, yaitu menciptakan semua pekerjaan baru ini di masyarakat, yang membawa semua manfaat yang dibawa oleh remanufaktur ini," kata Lamb.

Salah satu contoh yang disarankannya adalah dengan menggunakan pasir daur ulang kaca Australia untuk dijadikan basis jalan.

"Banyak proyek jalan pemerintah negara bagian besar, mereka bisa menyedot semua kaca-kaca yang ditumpuk di sekitar Australia menjadi salah satu proyek jalan besar ini," kata Lamb.

Tapi dia mengatakan alternatif ini berulang kali diabaikan dan kalah oleh pasir yang baru ditambang. Pasir kaca terbuat dari bahan daur ulang di fasilitas Hume Re Group

ABC News: Matthew Roberts

Dalam sebuah pernyataan, perusahaan Suez Waste Management sepakat bahwa pemerintah harus masuk untuk membantu industri daur ulang lokal.

"Pemerintah juga memiliki peran dalam merangsang pasar untuk produk daur ulang dan daur ulang," kata perusahaan itu.

"Kami percaya harus ada kebijakan untuk memaksa produsen menggunakan lebih banyak bahan daur ulang dalam produk dan kemasan mereka, sehingga menciptakan permintaan material yang berkelanjutan.

"Untuk plastik, kita juga harus melihat kebijakan untuk mendorong penggunaan bahan daur ulang yang lebih baik dalam produk dan kemasan. Misalnya, California memperkenalkan undang-undang yang memberlakukan minimal 25 persen konten daur ulang pasca konsumen dalam produk kemasan tertentu."

Ketua Pengelolaan Sampah Australia (WMAA) Garth Lamb mengatakan semua tingkat pemerintahan perlu membantu menemukan solusi.

"Daur ulang pada umumnya, dan lingkungan, seharusnya menjadi isu yang utama dan terpenting bagi Pemerintah Federal - keadaan lingkungan kita secara keseluruhan," katanya.

"Kemudian itu menjadi prioritas bagi pemerintah negara bagian dalam hal pengelolaan sampah, dan kemudian menjadi isu bagi pemerintah daerah."

Sejumlah badan industri pemerintah dan swasta lainnya, termasuk Visy, dihubungi untuk cerita ini, namun belum memberi tanggapan.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakai Niqab, Hakim Larang Istri Terdakwa Hadiri Sidang