jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja mengatakan hal terpenting bagi industri pengguna gas bumi adalah kepastian pasokan dan kepastian harga.
Tujuannya supaya keberlangsungan serta keberlanjutan produksi tetap terjaga.
BACA JUGA: Para Pelaku Usaha Indonesia Bersiap Menyambut MCS 2024
Pihaknya menyadari bahwa konsistensi kepastian pasokan gas bumi saat ini sulit terealisasi karena masih terdapat sejumlah faktor yang harus dibenahi.
Salah satunya terkait harga sebagaimana tercermin dalam program gas murah untuk industri yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
BACA JUGA: Skema Cost Recovery Dinilai Lebih Bisa Mendorong Investasi Migas
”Kalau perlu HGBT buat industri dicabut saja nggak apa-apa. Yang penting adalah perlu kepastian pasokan,” ucap Achmad saat menghadiri Forum Gas Bumi 2024.
Program HGBT yang mematok harga sebesar USD6 per MMBTU, kata Achmad, satu sisi memang sangat bermanfaat dan dinikmati industri pengguna gas bumi.
BACA JUGA: Pupuk Kaltim Berhasil Pertahankan Properda Emas Ke-9 dari Pemprov Kaltim
Meski begitu di sisi lain pada saat yang sama negara harus menyubsidi ke sektor hulu migas sehingga produksinya akan sangat tergantung ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sendiri.
Selain itu, di sisi lain lagi yaitu midstream dan downstream sebagai pihak pemilik serta pengelola infrastruktur penyaluran gas bumi, harga tersebut juga tidak mencapai nilai keekonomian.
Situasi ini yang menciptakan ketidakpastian akan pasokan sehingga pada akhirnya juga tidak menguntungkan bagi pihak manapun.
”Padahal yang terpenting adalah kepastian pasokan gas ke industri,” tegasnya.
Achmad berharap segera ditentukan skema yang pasti dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan koodinasi lintas sektor mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta kesepahaman antara pelaku industri migas dan juga industri pengguna gas bumi.
Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Rizal Fajar Muttaqin, mengatakan program HGBT saat ini sedang dalam proses evaluasi sampai Agustus 2024.
Salah satu poin evaluasi adalah melihat dari sisi penerimaan negara atas pemberlakuan kebijakan ini.
”Dari sisi keuangan negara, Menteri Keuangan menyampaikan sekitar Rp67 triliun sudah digunakan untuk penyesuaian harga ini,” terang dia.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PHK Tokopedia Jangan Dijadikan Isu untuk Menjatuhkan Perusahaan
Redaktur & Reporter : Yessy Artada