Industri Shipyard Terpukul, 140 Ribu Karyawan di-PHK

Kamis, 23 Maret 2017 – 02:33 WIB
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau proyek pengerjaan kapal pesanan Pertamina di galangan kapal PT Anggrek Hitam, Kabil, tahun lalu. Foto: cecep mulyana / batampos / jpg

jpnn.com, BATAM - Presiden Jokowi membawa angin segar bagi pengusaha dan industri galangan kapal saat berkunjung ke Batam pada 2015 lalu.

Kedatangannya kala itu untuk meninjau beberapa Shipyard yang ada di Tanjunguncang, Batam, Kepri. Tetapi pelan-pelan galangan kapal terpukul.

BACA JUGA: Jokowi ke Batam Ribuan Aparat Disiagakan

Bahkan 105 perusahaan yang ada harus mem-PHK sekitar 70 persen atau 140 ribu karyawan dari total 200 ribu karyawan.

"Perusahaan tetap ada tetapi aktivitas sama sekali tak ada. PHK jawabannya. Dari sekitar 200 ribu karyawan sejak 2015, sekarang hanya tersisa sekitar 30 persen saja," kata EXCO Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Novi Hasni, Rabu (22/3).

BACA JUGA: Please... Pak Presiden Segera Bawa Solusi untuk Batam

Sepinya order dan krisis global menghantam perusahaan galangan kapal di Batam. Satu persatu perusahaan memPHK karyawan.

"Kondisi galangan kapal mulai tahun 2015 hingga saat ini mengalami penurunan yang drastis. Hampir tidak ada yang mengerjakan project pembuatan kapal baru," kata

BACA JUGA: Polisi Buru Dua WNI Terkait Penculikan WN Malaysia

Selain pasar global, terpuruknya industri galangan kapal juga karena turunnya harga minyak mentah dan harga komoditi tambang. Sehingga banyak over supply armada kapal hampir di seluruh dunia. Ini mengakibatkan tidak adanya pemesanan kapal-kapal baru.

"Sedangkan project-project kapal dari pemerintah juga belum banyak membantu untuk menggairahkan kembali industri shipyard di Batam," katanya.

Untuk bisa bertahan saat ini perusahaan-perusahaan besar hanya mengandalkan aktivitasnya dari perbaikan kapal/repair. Untuk bisa bertahan, perusahaan banyak melakukan efisiensi seperti pengurangan karyawan dan konsumsi pemakaian listrik PLN.

Hal lain yg membuat keadaan makin sulit,menurut Novi, adalah adanya sejumlah regulasi yg memberatkan pengusaha galangan kapal dan kepelabuhanan. Termasuk tingginya tarif jasa kepelabuhanan di Batam.

Menurutnya Perka BP Batam No.17/2016 dengan PP No.15/2016 tentang PNBP harus memberikan kepastian hukum dan regulasi yang jelas.

"Presiden harus turun tangan mengatasi masalah ini. Jangan malah membebani pelaku industri dengan regulasi yang tumpang tindih.Justru berikan insentif kepada pengusaha dalam kondisi seperti ini," katanya.

Pengusaha berharap Presiden mengeluarkan kebijakan yang bisa menggairahkan galangan kapal di Batam. Termasuk dengan mendesak BUMN untuk pesan pembuatan kapal di Batam seperti yang ia janjikan 2015 lalu.

Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk mengatakan kelesuan ekonomi di Batam jangan lagi ditambah dengan hal-hal yang tidak ramah dengan pengusaha. Di mana banyak kebijakan yang mencekik pengusaha.

"Banyak yang mengadu ke Kadin mengenai banyaknya permasalahan. Termasuk kebijakan BP Batam yang tidak berpihak kepada pengusaha," katanya kepada Batam Pos, Rabu (22/3).

Saat ini bukan hanya masalah galangan kapal yang harus diperhatikan, tetapi juga industri manufacture, UMKM yang sudah banyak tutup. "Jadi harapan kita, kebijakan harus lebih berpihak kepada pengusaha," katanya.

Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro mengatakan lesunya industri galangan kapal di Batam ini lebih dikarenakan ekonomi global. Ia menyebut dalam waktu dekat industri galangan kapal di Batam juga belum menunjukkan kemajuan.

"Ada sekitar 11 perusahaan yang akan masuk tetapi tidak ada yang untuk shipyard," katanya.

Cara yang paling memungkinkan untuk memajukan shipyard di Batam menurut Hatanto, adalah dengan menggabungkan beberapa perusahaan yang kecil. Sehingga bisa memproduksi kapal yang lebih besar dengan teknologi yang lebih hebat.

"Jadi perusahaan-perusahaan kecil harus merge. SUpaya bisa mempunyai kemampuan yang lebih besar. Dan ketika menjadi besar maka kita bisa undang investor besar," katanya.

Menurutnya saat ini banyak perusahaan yang hanya bisa mampu untuk membuat kapal tongkang. Padahal permintaan menurun.

"Kita akan mulai jalan untuk Shipyard ini, dan kita harus bisa skala besar supaya bisa bersaing dengan PT PAL," katanya.

Kedepannya, BP Batam juga akan roadshow untuk mencari investor di bidang shipyard. Di mana Batam adalah kota dengan jumlah perusahaan shipyard terbanyak di Indonesia. (ian)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemuda Ini Nekat Mencuri Sepeda Motor Demi Bayar Utang


Redaktur & Reporter : Budi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler