jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berserta jajarannya di Istana Kepresidenan tidak akan menggelar open house Idulfitri 2020. Kebijakan itu sebagai bagian dari upaya pemerintah bertindak konsisten dalam menerapkan physical distancing di tengah pandemi virus corona.
"Open house memungkinkan terjadinya pertemuan massa dan interaksi jarak dekat sehingga berpeluang terjadinya penyebaran virus secara cepat. Maka, hal ini dihindari oleh Presiden yang kemudian diikuti oleh seluruh jajaran di bawahnya," kata Juru Bicara Bidang Sosial Kepresidenan Angkie Yudistia, Jumat (22/5).
BACA JUGA: Bima Arya Pusing Tujuh Keliling Lihat Warganya Berkerumun Santai di Pasar Jelang Lebaran
Angkie menambahkan, Presiden Jokowi memahami Lebaran merupakan momentum untuk saling berkomunikasi secara langsung dan bermaaf-maafan. Namun, katanya, situasi saat ini belum memungkinkan untuk melakukan hal tersebut mengingat prioritas pemerintah pada kesehatan sangat tinggi.
Oleh karena itu Presiden Jokowi pada Lebaran mendatang tidak menggelar open house sebagaimana pada Idulfitri tahun-tahun sebelumnya. Angkie pun mengharapkan semua pihak bisa bersilaturahmi secara daring tanpa harus memaksakan diri melakukan pertemuan fisik.
BACA JUGA: Cerita Muslim Australia Sambut Lebaran di Tengah Teror COVID-19
"Hari ini, setiap rapat baik bersifat paripurna atau terbatas yang diselenggarakan Presiden juga dilakukan secara daring menggunakan video konferensi untuk bertatap muka. Belum ada rencana dalam waktu dekat untuk menggelar rapat dalam bentuk pertemuan fisik, sambil terus memantau perkembangan terkait penanganan Covid-19," jelas dia.
Angkie menambahkan, semua pihak ingin kembali hidup normal seperti sebelum pandemi virus corona. Namun, kini kondisinya berbeda dan ada aturan kesehatan yang harus dipatuhi.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Harus Hati-hati, Jangan Keliru Memutuskan
"Hingga saat ini, pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan langkah terukur untuk mengatasi pandemi virus SARS-CoV-2 di Indonesia dengan upaya maksimal yang melibatkan setiap kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya pemda serta kelompok masyarakat melalui aksi solidaritas bersama," jelas dia.(tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga