jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas memastikan progres pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara berjalan dengan baik.
Hal itu disampaikan MenPAN-RB Azwar Anas di sela-sela kunjungannya ke lokasi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
BACA JUGA: Kontraktor IKN Nusantara Diingatkan Jangan Merusak Lingkungan
"Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa," ucap Azwar Anas melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/6).
Dia berharap progres pembangunan IKN dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tahap awal pada 2024 nanti.
BACA JUGA: Revisi UU IKN Segera Diajukan ke DPR, Ada Perubahan soal Pembiayaan, Hmmm
Menteri Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN Nusantara untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat.
"Kementerian PAN RB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengitegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN," tuturnya.
BACA JUGA: DPR RI Sebut 1 Juta PPPK Semestinya Jadi Prestasi, Bukan Malah Korbankan Banyak Honorer
Anas menyebut pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi," ujar mantan Bupati Banyuwangi itu.
Seperti rencana, ucap Anas, pemerintah akan membangun sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya di IKN. Selain itu, terdapat pula dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik.
Pria kelahiran 6 Agustus 1973 itu menyebut pemerintah telah menyiapkan skema pemindahan ASN sebaik mungkin.
Sebanyak 16.990 orang yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI-Polri sebanyak 5.716 personel akan dipindahkan ke IKN Nusantara pada tahap pertama atau pada 2024.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengungkap progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen.
Dalam proses terbentuknya IKN tersebut, terdapat empat tahap proses yang disebut dengan 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres," ujarnya.
Saat ini, KemenPAn-RB saat ini menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan, termasuk memperkuat peran Badan Otorita IKN.
Thomas menyampaikan bahwa percepatan MPP di IKN masuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Penyelenggaraan MPP perlu dilakukan dan pemerintah harus siap untuk merespons semua kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik.
"Saya sangat setuju (percepatan MPP) untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan, kalau bisa melebihi yang hari ini," ujarnya.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam