jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo meminta seluruh masyarakat khususnya honorer K2 maupun non-kategori untuk tidak mempercayai informasi tentang pengadaan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Informasi yang beredar, rekrutmen PPPK tahap II akan digelar Juli 2020.
BACA JUGA: Jumlah Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Terus Susut, Bukan Karena Diangkat jadi PNS
Bahkan disebutkan pada Desember 2019, Perpres tentang Jabatan PPPK akan diterbitkan. Dan Februari - April 2020 penyelesaian proses NIP PPPK hasil seleksi tahap I 2019 dari jalur honorer K2.
Terhadap informasi yang berkembang luas di kalangan honorer K2, Menteri Tjahjo menegaskan belum ada kebijakan apa-apa.
BACA JUGA: 3 Alasan Kuat Guru Honorer Meninggalkan Ruang Kelas
"Maaf, saya belum tahu informasi tersebut," katanya saat dihubungi JPNN.com, Jumat (15/11).
Mantan mendagri itu menambahkan, sejauh ini pemerintah masih fokus pada rekrutmen CPNS 2019. Rekrutmen ini bukan hanya untuk pelamar umum tetapi juga honorer yang memenuhi syarat dan formasi.
BACA JUGA: Pak Sekda tak Bisa Memastikan Kapan Honorer K2 Kantongi NIP PPPK
"Kebijakan PPPK belum ada ya. Masyarakat jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di medsos. Silakan cek ke KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara ((BKN) biar tidak menangkap informasi yang salah," terangnya.
Plt Karo Humas BKN Paryono juga membantah kabar tersebut. Sejauh ini pihaknya masih menunggu regulasi tentang jabatan PPPK.
"Masyarakat harus hati-hati. Sekarang lagu marah informasi hoaks terkait pengadaan CPNS dan PPPK. Tujuannya untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat khususnya honorer yang sangat berharap jadi aparatur sipil negara (ASN)," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad