Infrastruktur Gas Lebih Penting Dibanding Ribut soal Saham PGN

Selasa, 10 Maret 2015 – 23:27 WIB
Ilustrasi

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah diminta lebih fokus pada program utamanya di bidang energi yakni mempercepat pembangunan infrastruktur gas, dan tidak terkecoh dengan upaya pembentukan opini terkait kepemilikan saham oleh investor publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Anggota Tim Reformasi Migas yang dibentuk Kementerian ESDM, Fahmi Radhi mengatakan pembangunan infrastruktur gas menjadi prasyarat utama kesuksesan program percepatan konversi energi dari BBM ke gas bumi.
 
“Pembangunan infrastruktur gas bumi jauh lebih penting daripada sekadar mempermasalahkan kepemilikan saham publik di BUMN," kata Fahmi kepada wartawan, Selasa (10/3), di Jakarta.

BACA JUGA: Tiongkok Mau Bangun Pabrik Semen di Papua Barat

Dia mengatakan, saat ini Indonesia sudah masuk ke situasi darurat infrastruktur, jangan membangun opini untuk kepentingan sendiri. Seperti PGN, dengan kemandiriannya kini bisa membangun pipa gas hingga lebih dari 6000 km.

"Langkah PGN jangan dihalangi karena perusahaan tersebut tidak tergantung pada APBN dan terus berkontribusi besar bagi ekonomi nasional. Itu yang jauh lebih penting,” katanya.

BACA JUGA: OJK Minta Masyarakat Lebih Waspada

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika kembali mempersoalkan kepemilikan saham publik PGN yang sebagian dimiliki oleh investor asing. Mantan Pjs Dirjen Migas itu menilai bahwa PGN bukan lagi BUMN, karena adanya kepemilikan saham publik. Padahal, langkah PGN untuk go public di tahun 2003 merupakan keputusan pemerintah, dimana saat itu Kardaya adalah bagian dari pemerintah.
 
Menurut Fahmi, yang patut dibahas dan dipikirkan bersama saat ini adalah percepatan infrastruktur gas sehingga manfaat gas bumi dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

“Yang paling urgent saat ini adalah pemanfaatan energi alternatif seperti gas bumi. Manfaat gas bumi sudah dapat dilihat di sektor industri, pembangkit listrik, komersil, transportasi dan rumah tangga. Indonesia membutuhkan percepatan infrastruktur gas sehingga kemandirian energi dapat tercapai," jelas Fahmi yang juga Dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gajah Mada ini. (boy/jpnn)

BACA JUGA: Bea Materai Bakal Bebani Konsumen

BACA ARTIKEL LAINNYA... Blusukan Tak Bisa Selesaikan Rupiah Anjlok


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler