JAKARTA - Pemerintah berencana mengembangkan industri di luar jawaRencana tersebut harus diikuti penyediaan infrastruktur memadai di daerah
BACA JUGA: KEN Wacanakan Kebutuhan Investasi Rp 4000 T
Karena itu, dialokasikan anggaran tambahan untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur sejumlah Rp 14 triliun.Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Dedi Mulyadi mengatakan pusat-pusat pengembangan industri diikuti dengan kesiapan infrastruktur dasar seperti energi listrik dan fasilitas transportasi
"Baru-baru ini ada investor yang tertarik membangun industri di Sumatera
BACA JUGA: Pemerintah Belum Minat Dongkrak Ekspor Energi
Antara lain dari Jepang dan KoreaBACA JUGA: Penguatan Rupiah Belum Ganggu Ekspor
Karena itu, ketersediaan infrastruktur memang jadi faktor penting dalam berinvestasiSementara kalau diperhatikan, proyek investasi masih terpusat di JawaMerujuk data Kemenperin, lokasi industri nasional terkonsentrasi di Jawa dengan persentase mencapai 66,95 persenSedangkan Sumatera 12,54 persen, Kalimantan 3,75 persen, Sulawesi 7,17 persen, Maluku dan Papua 0,96 persen, Bali, NTB, dan NTT sebesar 8,63 persen dari total industri
Dedi mengatakan, alasan yang membuat pemerintah mengubah konsentrasi pembangunan industri karena kondisi beban dan ketersediaan airDi Jawa, beban yang ditanggung sudah berat serta suplai air yang diperkirakan kian menipis 5-10 tahun ke depanUntuk itu, pengembangan industri diarahkan ke luar jawa dan khusus jawa fokus untuk industri berteknologi tinggi
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan perlu banyak dukungan untuk mendorong masuknya investasi baruDi antaranya, infrastruktur, jaminan bahan baku, promosi investasi, pengembangan teknologi, proses perizinan yang efisien, dan berbagai kebijakan insentif fiskal"Yang paling utama seperti jalan, pelabuhan, rel, pembangkit listrik, bendungan dan lain-lain," ucapnya
Akan tetapi untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur, pemerintah memiliki dana terbatasDisebutkan, dana yang disediakan dari APBN sebesar 25 persen dari total kebutuhan"Diharapkan swasta ikut berperanSwasta akan turut mendukung kalau iklim investasi, regulasi, kepastian hukum terjamin seperti pengadaan tanah," jelasnya.
Berkaitan dengan penyediaan infrastruktur, Kemenperin menyatakan sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan UmumSalah satunya, permintaan penaikan rencana defisit anggaran pada 2012Menurut dia, parlemen telah menyetujui peningkatan defisit sampai 3 persen, tapi pemerintah sepertinya masih berhati-hati.
Hidayat menjelaskan, sesuai hasil rapat kabinet pemerintah menambah defisit sebesar 0,2 pesenNah, tiap penambahan 0,1 persen akan ada penambahan sekitar Rp 7 triliunLewat defisit tersebut, akan ada tambahan sebesar Rp14 triliun tahun depan
Menurutnya, tambahan dana tersebut akan digunakan untuk penyediaan infrastruktur dasar khususnya pusat-pusat industri di luar Pulau Jawa"Dengan tambahan defisit 0,2 persen, ada tambahan anggaran Rp14 triliun untuk infrastruktur dasar yang diperuntukkan bagi klaster di luar Jawa. Karena di Jawa bukan lagi prioritas," ucapnya(res)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Revisi Asumsi Makro APBN 2011
Redaktur : Tim Redaksi