jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan kurang setuju jika status pengawas pilkada tingkat kabupaten/kota yang masih bersifat ad hoc dijadikan alasan keterlambatan pencairan anggaran pengawasan sebagaimana terjadi di beberapa daerah pada Pilkada 2015.
"Sebelum panwas kabupaten/kota terbentuk, Bawaslu provinsi bisa berkomunikasi dengan pemda. Jadi bisa difasilitasi melalui provinsi. Bawaslu provinsi kan bukan ad hoc," ujar Abhan di Jakarta, Kamis (15/6).
BACA JUGA: Tak Ada Lagi Keterlambatan Pencairan Anggaran Pengawasan Pilkada 2018
Menurut Abhan, Bawaslu dari jauh-jauh hari telah mengantisipasi hal tersebut. Meski koordinasi terus dilakukan, namun tetap saja anggaran pengawasan di sejumlah daerah pada Pilkada 2015 lalu telat dicairkan.
"Jadi sekali lagi, memang titik airnya ada di Kemendagri," ucapnya.
BACA JUGA: Pencairan Anggaran Pilkada 2018 tak Lagi Dicicil
Abhan berharap agara hal yang tidak kembali terulang pada Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah. Dia mengharapkan Kemendagri dapat lebih maksimal memberi masukan ke daerah-daerah agar pencairan anggaran tepat waktu.
"Misalnya untuk kabupaten/kota di-handle provinsi, tapi untuk ke bawah kan kabupaten/kota juga harus melakukan seleksi pengawas di tingkat kecamatan. Nah kalau anggaran belum cair, maka ke bawahnya juga akan terlambat dibentuk," katanya.
BACA JUGA: Baru 14 Daerah Teken NPHD Anggaran Pilkada 2018
Menurut Abhan, kondisi itu merupakan dampak terbesar yang bakal terjadi jika anggaran pengawasan terlambat dicairkan. Bahkan, bukan tidak mungkin tahapan pilkada sudah dimulai tapi pengawas belum terbentuk.
Karena itu dia berharap agar anggaran pengawasan juga dapat dicairkan tepat waktu. “Sebelum proses tahapan pilkada dimulai,” pungkasnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua KPU: Jangan Ada Lagi Beli Kucing dalam Karung
Redaktur & Reporter : Ken Girsang