jpnn.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan, hingga saat ini baru 14 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pilkada, dari total 171 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2018.
Namun demikian mantan Komisioner KPU Jawa Timur ini tidak cemas, karena tahapan penyelenggaraan baru akan digelar September mendatang.
BACA JUGA: Tak Semua Acara Parpol Boleh Dihadiri Penyelenggara Pemilu
"Belum, NPHD itu terakhir baru 14 daerah. Nanti September baru masuk tahap penyelenggaraan," ujar Arief di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (14/6).
Menurut Arief sampai saat ini penyelenggara masih terus mematangkan persiapan. Mulai dari menyiapkan pedoman pelaksanaan hingga memastikan penyelenggara di tingkat daerah dapat menjalankan tugas dengan baik.
BACA JUGA: Pemilu Kian Dekat, Aturannya Masih Belum Siap
"Kami juga sudah menyelesaikan lima Peraturan KPU. Yaitu PKPU tentang tahapan, pemutakhiran data pemilih, tentang pencalonan, tentang kampanye dan tentang dana kampanye," ucapnya.
Sementara empat rancangan PKPU lain kata Arief, saat ini hanya tinggal menunggu jadwal konsultasi dengan pemerintah dan DPR untuk kemudian dapat ditetapkan.
BACA JUGA: Ketua KPU: Jangan Ada Lagi Beli Kucing dalam Karung
Yaitu, PKPU tentang pemungutan suara, pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
Kemudian PKPU tentang logistik dan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada di daerah khusus seperti Papua, Papua Barat, Aceh, dan DKI Jakarta.
"Semakin cepat disediakan jadwal untuk konsultasi, makin cepat juga kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tapi kalau makin lama, atau mungkin menunggu beberapa waktu lagi, ya berarti pada saat itu baru kami sosialisasikan," pungkas Arief.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Pemilu 2019 Besar Banget, Wouw!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang