jpnn.com, JAKARTA - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan Pemilu merupakan sebuah peradaban bangsa sehingga perlu dijaga sebagai hajatan kebangsaan. Apabila abai dalam pelaksanaan, menurut Ferry, maka akan menyebabkan rendahnya kualitas Pemilu.
“Mengabaikan pelaksanaan Pemilu adalah membiarkan Pemilu curang dan proses yang tak semestinya. Bila yang demikian terjadi, siapa pun yang terpilih akan menurunkan derajat bangsa dan menghasilkan citra yang buruk di dunia internasional,” kata Ferry Mursyidan Baldan saat diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas” di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2).
BACA JUGA: MPR: Pemilu Berkualitas dan Berintegritas jadi Harapan Bersama
Lebih lanjut, Ferry mengatakan bila Pemilu tak dilaksanakan semestinya, maka kekuasaan yang diraih tak akan mendapat manfaat. “Kekuasaan yang tak mempunyai berkah,” ucap mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN ini.
BACA JUGA: MPR: Pemilu Berkualitas dan Berintegritas jadi Harapan Bersama
BACA JUGA: Ibu Umai: Jokowi Lebih Agresif, Prabowo Sampaikan Harapan
Untuk itu, dirinya menegaskan proses Pemilu harus dilakukan secara halal. ”Bukan menghalalkan segala cara,” ujar alumni Universitas Padjadjaran, Bandung, itu.
BACA JUGA: Politikus Gerindra Yakin Golput Pemilu 2019 Berkurang
Effendi Simbolon, Ferry Mursyidan Baldan, Ady Prayitno (kiri ke kanan) menjadi pembicara Diskusi Empat Pilar MPR bertema "Menuju Pemilu Berkualitas" di Media Center Parlemen, Jumat (22/2). Foto: Dok. JPNN.com
Baginya Pemilu jangan hanya dilihat dari aspek menang dan kalah. Bila ini yang dilihat maka hal yang demikian menjadi tak menarik.
Ferry mengatakan, dalam Pemilu, baik peserta maupun penyelenggara, harus memegang teguh kepada apa yang selama ini disosialisasikan oleh MPR yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR.
Dirinya mencontohkan bagaimana DPT yang ada jangan hanya dilihat dari sekadar angka. Paling penting dalam masalah ini adalah adanya pengakuan negara terhadap kedaulatan pemilih yang memenuhi Undang-Undang.
“Mereka yang sudah berumur 17 tahun, sudah pernah kawin, dan yang lainnya sesuai undang-undang mesti mempunyai hak,” ujarnya.
Kepada mereka yang memiliki hak pilih, Ferry mendorong agar diberikan undangan untuk ikut memilih. “Semua yang tercatat harus mendapat undangan memilih agar bisa menyalurkan aspirasinya,” tegasnya.
Dirinya menyinggung agar penyelenggara Pemilu aktif. Tak hanya itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat akan arti penting Pemilu dan bagaimana cara menggunakan haknya.
Debat Capres Tergadai
Di tempat yang sama, Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon mengkritik pelaksanaan debat calon presiden yang tergadai oleh swasta. Akibatnya berdampak pada kualitas demokrasi Indonesia yang menurun.
"Pemilu bukan lagi berdaulat tetapi tidak berdaulat. Buktinya debat, itu dibiayai swasta. Melalui iklan," kata Effendi.
Menurut Effendi, tidak seharusnya televisi swasta memegang hak siar debat calon presiden. Negara wajib mengucurkan uang penuh demi menyelenggarakan hajatan akbar tersebut.
"Ini perhelatan periode kepemimpinan nasional. Kok, bisa diselenggarakan swasta dan diatur-atur. Kemudian seperti reality show," ungkap dia.
Menurut Effendi, waktu calon presiden berbicara terpangkas ketika swasta dilibatkan menyelenggarakan debat. Capres tak berdebat pada hal substansial saat waktu berbicara terpangkas.
"Ya, sudah bahasa yang dikonsumsi hanya untuk kepentingan media. Esensinya enggak ada jadinya," katanya.
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Ady Prayitno yang dalam kesempatan itu juga menjadi narasumber, menceritakan sebuah pengalaman saat dirinya berada di tengah masyarakat.
Menurut Ady, masyarakat berharap agar Pemilu dilaksanakan setiap tahun. Alasan mereka ingin Pemilu sering dilaksanakan sebab setiap menjelang Pemilu, banyak orang datang, bersikap baik, serta memberi sumbangan baik itu sembako, sajadah, maupun kebutuhan lainnya.
Menurut Ady, ini sebenarnya sebuah sindiran terhadap Pemilu yang terjadi di Indonesia.
“Pemilu hanya diukur dari segi logistik saja,” paparnya.
Apa yang diinginkan masyarakat itu, menurutnya akibat dari terabainya pendidikan politik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Untuk itulah dirinya menilai visi dan misi calon Presiden akan susah ditangkap oleh masyarakat. Akhirnya kampanye yang terjadi hanya formalitas tanpa substansi.
Seharusnya pasangan calon Presiden mengemukakan narasi-narasi besar seperti bagaimana mengurangi kemiskinan.
“Bila calon Presiden beradu gagasan besar maka Pemilu akan berkualitas”, ucapnya. “Hal seperti inilah yang kita tunggu,” tambahnya.
Ady menyebut untuk menuju Pemilu yang berkualitas dan berintegritas maka dirinya berharap agar pengalaman Pemilu masa lalu tak terjadi lagi, di mana penyelenggara menjadi instrument kemenangan salah satu kelompok. “Seperti pada masa Orde Baru,” ujarnya.(mg10/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPR : Generasi Muda Harus Miliki Jiwa Entrepreneurship
Redaktur : Aristo Setiawan
Reporter : Aristo Setiawan, Friederich