jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR dari Fraksi PDIP Effendi MS Simbolon mengatakan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas merupakan sebuah harapan bersama.
“Sampai atau tidak harapan itu, terlihat setelah 17 April 2019,” ujar Effendi saat menjadi pembicara Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019.
BACA JUGA: Ibu Umai: Jokowi Lebih Agresif, Prabowo Sampaikan Harapan
Menurut Effendi, Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu tahun ini, pemilih harus mencoblos sebanyak lima lembar surat suara.
Ia pernah melakukan simulasi dan diakuinya sangat sulit. Untuk itu, dirinya menyebut bangsa ini memasuki masa percobaan yang luar biasa.
BACA JUGA: Politikus Gerindra Yakin Golput Pemilu 2019 Berkurang
Dia memaparkan, proses Pemilu dengan surat suara sampai sebanyak lima lembar itu tidak sederhana. Satu jam bisa antri di TPS dan beberapa menit di TPS.
“Belum lagi mengingat calon-calonnya, bisa kebalik-balik sehingga Pemilu serentak tidak mudah,” ujarnya.
BACA JUGA: MPR : Generasi Muda Harus Miliki Jiwa Entrepreneurship
Banyaknya surat suara kelak tidak hanya dialami masyarakat kalangan bawah, masyarakat terbilang terdidik pun juga akan mengalami serupa.
Dari sinilah, dia menyebut masalah Pemilu serentak sangak kompleks. Bisa saja Pemilu serentak menghemat biaya namun hal demikian belum tentu sebanding dengan hasil yang nanti terjadi. Bila ingin menghemat biaya, dirinya bertanya mengapa tidak saja menggunakan e-voting.
Di hadapan peserta diskusi, dirinya mengusulkan agar penghitungan Pemilu Legislatif lebih didahulukan dari pada penghitungan Pemilu Presiden. Alasannya, bila penghitungan suara Pemilu Presiden didahulukan dan sudah diketahui pemenangnya maka penghitungan suara Pemilu Legislatif bisa jadi terabaikan dan tidak menarik.
“Untuk itu saya usul, penghitungan Pemilu Legislatif didahulukan daripada penghitungan suara Pemilu Presiden,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dirinya mengkritik bahwa proses Pemilu kali ini tidak sepenuhnya dibiayai oleh negara. Disebutkan bagaimana dalam acara debat, banyak iklan yang masuk. Ditegaskan seharusnya 100 persen dibiayai oleh negara.
“Kalau soal kedaulatan negara kita harus sepenuhnya”, ucapnya. Dari sinilah ia menyebut bagaimana hasil Pemilu berkualitas bila kita tak berkomitmen dalam penyelenggaraan.
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Ady Prayitno yang dalam kesempatan itu juga menjadi narasumber, menceritakan sebuah pengalaman saat dirinya berada di tengah masyarakat.
Menurut Ady, masyarakat berharap agar Pemilu dilaksanakan setiap tahun. Alasan mereka ingin Pemilu sering dilaksanakan sebab setiap menjelang Pemilu, banyak orang datang, bersikap baik, serta memberi sumbangan baik itu sembako, sajadah, maupun kebutuhan lainnya.
Menurut Ady, ini sebenarnya sebuah sindiran terhadap Pemilu yang terjadi di Indonesia. “Pemilu hanya diukur dari segi logistik saja,” paparnya.
Apa yang diinginkan masyarakat itu, menurutnya akibat dari terabainya pendidikan politik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Untuk itulah dirinya menilai visi dan misi calon Presiden akan susah ditangkap oleh masyarakat. Akhirnya kampanye yang terjadi hanya formalitas tanpa substansi.
Seharusnya pasangan calon Presiden mengemukakan narasi-narasi besar seperti bagaimana mengurangi kemiskinan.
“Bila calon Presiden beradu gagasan besar maka Pemilu akan berkualitas”, ucapnya. “Hal seperti inilah yang kita tunggu,” tambahnya.
Ady menyebut untuk menuju Pemilu yang berkualitas dan berintegritas maka dirinya berharap agar pengalaman Pemilu masa lalu tak terjadi lagi, di mana penyelenggara menjadi instrument kemenangan salah satu kelompok.
“Seperti pada masa Orde Baru,” ujarnya.
Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan sekaligus Mantan Menteri Agraria, mengatakan Pemilu merupakan sebuah peradaban bangsa sehingga perlu dijaga sebagai hajatan kebangsaan.
Menurut Ferry, apabila abai dalam pelaksanaan akan menyebabkan rendahnya kualitas Pemilu. Mengabaikan pelaksanaan Pemilu adalah membiarkan Pemilu curang dan proses yang tak semestinya. Bila yang demikian terjadi, siapa pun yang terpilih akan menurunkan derajat bangsa dan menghasilkan citra yang buruk di dunia internasional.
Lebih lanjut dikatakan Ferry, bila Pemilu tak dilaksanakan semestinya, dalam kontek kekuasaan, maka kekuasaan yang diraih tak akan mendapat manfaat. “Kekuasaan yang tak mempunyai berkah,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya menegaskan agar proses Pemilu dilakukan secara halal. ”Bukan menghalalkan segala cara,” ujar alumni Universitas Padjadjaran, Bandung, itu.
Baginya Pemilu jangan hanya dilihat dari aspek menang dan kalah. Bila ini yang dilihat maka hal yang demikian menjadi tak menarik.
Ferry mengatakan, dalam Pemilu, baik peserta maupun penyelenggara, harus memegang teguh kepada apa yang selama ini disosialisasikan oleh MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR.
Dirinya mencontohkan bagaimana DPT yang ada jangan hanya dilihat dari sekadar angka. Paling penting dalam masalah ini adalah adanya pengakuan negara terhadap kedaulatan pemilih yang memenuhi Undang-Undang.
“Mereka yang sudah berumur 17 tahun, sudah pernah kawin, dan yang lainnya sesuai undang-undang mesti mempunyai hak,” ujarnya.
Kepada mereka, Ferry mendorong agar undangan memilih diberikan. “Semua yang tercatat harus mendapat undangan memilih agar bisa menyalurkan aspirasinya,” tegasnya.
Dirinya menyinggung agar penyelenggara Pemilu aktif. Tak hanya itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat akan arti penting Pemilu dan bagaimana cara menggunakan haknya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ternyata PT 20 Persen Juga Berpotensi Sumbang Golput
Redaktur : Tim Redaksi