jpnn.com, SEMARANG - Aksi penolakan atas rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan lima hari sekolah atau full day school meluas hingga ke daerah. Di Semarang, Jawa Tengah, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mengajak publik tak memilih politikus ataupun calon pemimpin yang mengabaikan keberadaan madrasah.
Ketua DPP FKDT Lukman Hakim dalam orasinya saat aksi menolak full day school di depan Kantor Gubernur Jateng, Jumat (21/7) menyatakan, semua calon pemimpi yang tak pro pada keberadaan madrasah tak pantas dipilih. ”Saya mengimbau kepada para ustaz, guru ngaji, serta pegiat madrasah dan pondok pesantren untuk tidak memilih pemimpin yang tidak dukung madrasah,” ujarnya.
BACA JUGA: Draf Perpres Pengganti Permendikbud Full Day School Tunggu Sinkronisasi
Selain FKDT, Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) juga menggelar aksi untuk menolak kebijakan full day school. Mereka mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang HAri Sekolah.
KMPP menganggap pelaksanaan full day school melalui penerapan lima hari sekolah atau delapan jam sehari akan melemahkan madrasah diniah. Sebab, ketika siswa diwajibkan sekolah selama delapan jam sehari, maka sorenya tak ada waktu lagi untuk menimba ilmu di madrasah.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Tugaskan Mbak Puan Siapkan Perpres Full Day School
Karena itu, Lukman dalam aksi tersebut juga mengajak kalangan santri untuk berbondong-bondong ke Jakarta jika pemerintah pusat tak mencabut Permendikbud tentang full day school.
”Jika tuntutan kita tidak diindahkan pemerintah, apakah saudara siap jika harus turun aksi ke Jakarta?” ujar Lukman.
BACA JUGA: Hari Pertama Sekolah Belum Terapkan Delapan Jam Belajar
Ajakan itu pun langusng ditimpali jawaban kor dari peserta aksi. ”Siap…,” ujar para peserta aksi dengan suara kompak.(jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Bisa Tampung 36 Siswa per Kelas
Redaktur : Tim Redaksi