jpnn.com, SLEMAN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya terus berupaya menghasilkan kebijakan politik yang senafas dengan harapan dan aspirasi publik. Karena itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut gencar melakukan kaderisasi guna menghasilkan politikus yang benar-benar memahami keinginan publik.
Berbicara dalam kuliah umum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (19/8), Hasto mengatakan, PDIP terus menanamkan ke kader-kadernya tentang pentingnya prinsip-prinsip Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Prinsip yang dikenal dengan Trisakti itu pula yang ditanamkan pada calon pimpinan nasional ataupun calon kepala daerah yang diusung PDIP.
BACA JUGA: Hasto Dorong Menteri Asal PDIP Tak Ragu Sikat Ormas Anti-Pancasila
Dilanjutkan dia, PDI Perjuangan pun menghidupi hal itu dalam proses kaderisasinya, termasuk dalam mencari sosok calon kepala daerah maupun pemimpin nasional yang diusung. Hal itu menjadi aktual kembali karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2018, dan PDIP sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah.
Dengan demikian ketika para calon yang diusung itu terpilih, maka kebijakan publik yang diambil memuat prinsip-prinsip yang telah ditanamkan dalam kaderisasi. “Kebijakan publik harus dilaksanakan dalam perspektif politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan,” ujarnya.
BACA JUGA: Berhasil Pertemukan Mega dan SBY, Jokowi Buktikan The Real Presiden
Hasto lantas mencontohkan kepemimpinan Tri Rismaharini di Pemerintah Kota Surabaya ataupun Abdullah Azwar Anas di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Keduanya mampu membuat birokrasi yang baik dan menggerakkan perekonomian.
“Politisi jangan dinilai dari tampilannya, tetapi dilihat dari keputusan dan kebijakan politiknya. Maka efektivitas dilihat dari kemampuan mengubah sistem politik dan ekonomi,” ujarnya.
BACA JUGA: Pilgub Jawa Timur, PDI Perjuangan Dorong Calon Usulan NU
Di Banyuwangi, sambung Hasto, Bupati Abdullah Azwar Anas mensyaratkan setiap calon PNS harus memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,8. Tujuannya adalah memastikan birokrasi memang orang-orang terpilih, sekaligus menghindarkannya dari calon-calon titipan.
"Birokrasi pun menjadi lebih efektif. Tak heran kini Banyuwangi lebih maju," kata Hasto.
Karena itu, kata Hasto, ada tiga unsur penting dalam perumusan kebijakan publik. Yakni leadership pemegang kebijakan, sense of direction, serta sense of discovery yang membuka ruang kreativitas dan daya cipta. "Kombinasi ketiga hal itu yang akan menentukan jalan perubahan," kata Hasto.
Untuk itu pula PDIP memastikan dalam proses kaderisasi menempatkan kepentingan politik sebagai daya ubah sistemik atas sistem manajemen pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya. "Dan mensyaratkan kepemimpinan yang memberi arah masa depan bagi bangsa sehingga semakin berdaulat, berdikari, serta berkepribadian," tegasnya.(JPG/ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudirman Said Mau Maju di Pilgub Jateng? Begini Respons Sekjen PDIP
Redaktur & Reporter : Antoni