jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Sri Edi Swasono mengingatkan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sudah memprihatinkan.
Karena ketimpangan tersebut sudah mengarah pada kecemburuan terhadap etnis tertentu, dan sewaktu-waktu bisa menghadirkan kerusuhan sosial.
BACA JUGA: Wapres Jusuf Kalla: AS dan Cina Ubah Kebijakan Perekonomian
Karena itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh dalam mengurangi kesenjangan sosial.
Salah satu caranya adalah melibatkan masyarakat menjadi pelaku pembangunan.
BACA JUGA: Bahaya Jika Ekonomi Tidak Merata di Seluruh Indonesia
Tidak sebatas hanya sebagai obyek pembangunan, seperti yang terjadi selama ini.
Pernyataan itu disampaikan Sri Edi Swasono saat menjadi pembicara pada Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh MPR RI pada Rabu (12/7).
BACA JUGA: Lembaga Pengkajian MPR: Perlu Kaji Ulang UU di Bidang SDA, SDM, dan Dunia Bisnis
Simposium itu mengajukan tema, Sistem Pembangunan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial.
Selain Sri Edi Swasono, simposium tersebut juga menghadirkan pembicara lain.
Yaitu, Prof. Emil Salim. Prof Sri Edi Ningsih, Dr. Tanri Abeng Suroto serta Chairul Tanjung
Sayangnya, kata Sri Edi, hingga kini pemerintah malah melanjutkan kesalahannya.
Pemerintah tetap melakukan penggusuran terhadap orang miskin, dan tidak melakukan penggusuran terhadap kemiskinan.
"Banyak orang miskin digusur, lalu mereka berpindah dengan membawa kemiskinannya. Mestinya orang-orang miskin yang tergusur itu, diberikan saham atas apartemen-apartemen yang berdiri di atas bekas tanah mereka, sehingga bisa merasakan manfaat hadirnya apartemen tersebut," imbuhnya.
Pendapat senada disampaikan Prof. Emil Salim. Menteri lingkungan hidup di zaman Soeharto itu mengatakan cita-cita Indonesia yang ideal pada 2045 masih jauh dari harapan.
Karena sejauh ini hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai belum mencerminkan kesejahteraan sosial.
Oleh karena itu Emil memberi saran agar pemerintah melakukan prioritas dalam pembangunan. Yaitu, prioritas kesejahteraan sosial.
"Kita harus mengurangi jumlah orang miskin. Kalau target itu bisa dicapai, berarti kita sudah dekat dengan adil dan makmur, dan siap mencapai target pembangunan yang lain," pungkasnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR: Demokrasi Pancasila Harus Melahirkan Keadilan dan Kesejahteraan
Redaktur & Reporter : Natalia