Ingat, Pembiayaan Pilkada 2018 Jangan Menggangu Program Prorakyat

Rabu, 26 April 2017 – 19:59 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah siap membantu penyelenggara pemilu guna menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Rencananya, Pilkada 2018 akan digelar di 171 daerah pada 27 Juni 2018 mendatang.

"Kami ikut KPU, tidak masalah digelar 27 Juni 2018 mendatang," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (26/4).

BACA JUGA: Gerindra Masih Gamang

Menurut Tjahjo, salah satu bentuk dukungan pemerintah pada penyelenggaraan pilkada adalah menyediakan anggarannya. Dengan demikian seluruh tahapan yang sudah akan dimulai tahun ini bisa berjalan dengan baik.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah, kata Tjahjo, Kemdagri mulai mendorong daerah agar mulai tahun ini menyiapkan anggaran pelaksanaan pilkada. Dengan demikian pelaksanaan pilkada tidak membebani APBD 2018.

BACA JUGA: Kalahkan Surabaya, Makassar Kota Berkinerja Terbaik Nasional

“Ada daerah yang akan mengubah anggarannya dalam APBD perubahan. Karena seperti Jawa Timur, itu kan (biaya penyelenggaraan pilkada, red) cukup tinggi. Demikian juga dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah, juga cukup tinggi," tutur Tjahjo.

Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu juga mendorong pemda agar benar-benar melakukan penghitungan anggaran pilkada secara matang. Pasalnya, jangan sampai besarnya anggaran pilkada justru memangkas pembiayaan untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA: Mendagri: Jangan Malu Meniru Seperti…

"Kalau memberatkan, harus diperhitungkan. Jangan sampai anggaran pembangunan tersedot semua. Pilkada penting, tapi buat masyarakat juga sangat penting," kata Tjahjo.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sunardi Daftar di PPP dan Hanura


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler