jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar seluruh potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 harus diantisipasi sedini mungkin.
Karena permasalahan sekecil apapun ketika dibiarkan berlarut, dapat membesar dan mengganggu kualitas demokrasi nantinya.
BACA JUGA: Ada 314 Usulan Pemekaran Daerah, tapi Mohon Maaf
"Mulai sekarang kerawanan itu harus benar-benar dicermati. Harus benar-benar dicermati indeks kerawanan yang sebelumnya diterbitkan Bawaslu. Kepolisian juga sudah memetakan dengan detail," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (20/12).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini kemudian mencontohkan seperti yang terjadi pada Pilkada 2017 lalu.
BACA JUGA: Pengawas Pemilu Harus Tegas Sikapi Ujaran Kebencian
Meski pilkada digelar di banyak daerah, namun tetap ada satu daerah yang proses pemilihannya cukup gaduh. Yaitu Pilkada DKI Jakarta.
Untungnya, antisipasi cepat dilakukan sehingga proses demokrasi dapat terlaksana dengan baik.
BACA JUGA: Angaran untuk Tim Anies Berpotensi Dicoret Kemendagri
"Nah di Pilkada 2018 tentu akan sedikit berbeda. Apalagi digelar di 171 daerah, aromanya tentu sudah seperti pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Pilkada yang digelar itu mewakili 67 persen pemilih nasional untuk Pileg dan pilpres," katanya.
Karena itu, seluruh proses Pilkada di 2018, kata Tjahjo kemudian, penting dipastikan berjalan dengan baik.
"Alhamdulillah sampai saat ini persiapannya berjalan dengan baik. Diharapkan hasilnya juga demikian nantinya, partisipasi pemilih terus meningkat. Intinya, semua pihak perlu bergandengan tangan menjaga agar demokrasi jangan sampai dirusak praktik curang yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Misalnya politik uang," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Dorong Penguatan Demokrasi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang