jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mengatakan, program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) merupakan keputusan politik antara legislatif dan eksekutif. Namun, realisasinya merupakan tanggung jawab pemerintah.
Chairuman mengatakan hal itu sebelum menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/12) sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. "Jadi termasuk pengadaan tadi, bagaimana pengadaannya, bagaimana cek dan riceknya, itu dilakukan eksekutif," katanya.
BACA JUGA: Ahmad Yani Dituntut 4,5 Tahun Penjara
Politikus Golkar itu menambahkan, DPR memang mengawasi program e-KTP. Namun, katanya, pengawasannya tidak secara teknis hingga pada pelaksanaan proyek.
Mantan jaksa itu menambahkan, DPR hanya meminta pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri tentang sejauh mana pelaksanaan proyek e-KTP tersebut. Kemendagri pun selalu menyampaikan perkembangan-perkembangan kepada DPR, termasuk target penyelesaiannya.
BACA JUGA: Waspada!!! Filipina Selatan Mulai Jadi Basis ISIS
"Sampai pernyataan bahwa sebelum pemilu 2014 itu harus sudah selesai. Karena kita targetkan bahwa e-KTP sistem identitas tunggal itu harus selesai sebelum pemilu untuk daftar pemilih tetap yang valid," katanya.
Karenanya Chairuman mengaku tidak mengetahui ihwal temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang kerugian negara Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP. "Saya tidak tahu BPKP," tegas mantan deputi di Kemenkopolhukam itu.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Gempa Aceh: PKS Dirikan Posko Peduli, Hubungi Nomor Ini...
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Tolak Usul Pemerintah Revisi UU Ormas
Redaktur : Tim Redaksi