jpnn.com, JAKARTA - Mulai akhir April,jembatan timbang beroperasi kembali. Operasionalnya tak lagi menggunakan sistem lama yakni bayar denda, jalan kembali.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, angkutan barang dengan muatan berlebih akan digiring untuk diturunkan.
BACA JUGA: 3 Langkah ini Ditempuh Agar Kapal-kapal Besar Bersandar
Muatan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam gudang yang tersedia. Ada 25 jembatan timbang yang memiliki gudang tersebut.
Diakuinya, selama ini gudang yang ada tidak difungsikan sama sekali.
BACA JUGA: 7 Tahun Dibahas, Pemanduan Selat Malaka Akan Terwujud
Sebab, angkutan dengan muatan berlebih tetap dibolehkan jalan dengan syarat membayar denda.
Denda ini yang akhirnya masuk menjadi sumber pemasukan asli daerah (PAD). Akibatnya, banyak jalan rusak karena beban jalan yang terlampau besar.
BACA JUGA: Menteri Perhubungan jadi Korban Delay Garuda
”Kami sarankan mereka (angkutan berlebih, red) naik Ro-ro saja atau ganti menjadi dua truk (mauatan diangkut dua truk, red). Kalau tetap menggunakan satu truk, muatan berlebih disimpan di gudang,” ujarnya di Jakarta, kemarin (12/4).
Budi Karya menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan operasional kapal Roll on-Roll off (RoRo) ditujukan untuk memindahkan truk besar ke laut.
Mereka diangkut melalui Tanjung Priok dengan rute menuju Surabaya dan Lombok.
“Sebetulnya kapal Roro ini punya dua fungsi. Selain memindahkan truk-truk yang besar yang berpotensi membuat kerusakan jalan, Ro-ro juga mengkonsolidasikan barang melalui pelabuhan Tanjung Priok. Ini bisa sekaligus mendukung Tanjung Priok sebagai hub internasional,” jelas Menhub.
Mantan Dirut PT ANgkasa Pura II itu menuturkan, mengubah kebiasan ini memang tidak mudah.
Namun, dia meyakini uji coba bulan mulai April di 25 Jembatan timbang bisa berjalan dengan baik. ”Akan kita intensifkan usai lebaran,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan dalam persiapan pelaksanaan RoRo dan jembatan timbang, Kemenhub akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) serta dan Kepolisian.
Dalam kerja sama yang terjalin, Kemenhub akan tetap berperan sebagi operator.
Sementara, PUPERA akan menyiapkan bantuan alat dan revitalisasi sejumlah sarana.
”Sedangkan polisi nanti terkiat bagaimana menyemangati, mengawasi dan memotivasi jembatan timbang supaya tidak terjadi pungli. Ini adalah bentuk sinergi yang bagus, intinya jangan sampai ada truk yang lebih muatan lagi,” jelasnya.
Seperti diketahui, mulai tahun ini pengelolaan jembatan timbang dialihkan dari pemerintah daerah ke pusat.
Setidaknya, ada 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia yang dialihkan bersama seluruh pegawainya.
Pengalihan ini dilakukan lantaran banyaknya pungli dan jalan nasional yang rusak. (mia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Yakin, Menhub tak Ragu
Redaktur & Reporter : Soetomo