jpnn.com, JAKARTA - Mantan Sekretaris Militer Kepresidenan TB Hasanuddin menyatakan bahwa pemberhentian Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI sebelum masa pensiun tak perlu jadi polemik.
Hasanuddin yang kini menjadi legislator PDIP di Komisi I DPR itu menegaskan bahwa pencopotan Gatot tak ada hubungannya dengan seruan Panglima TNI periode 8 Juli 2015 – 8 Desember 2017 tersebut tentang nonton bareng film G30S/PKI.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul Mengingatkan Gatot Nurmantyo tentang Peristiwa 29 September 2017
"Tak ada permasalahan yang harus diramaikan. Pergantian Panglima TNI merupakan hak preogatif presiden dan hal yang biasa," ujar Hasanuddin melalui layanan pesan, Kamis (24/9).
Mantan ajudan Presiden BJ Habibie itu lantas menyitat ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 13 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan DPR.
BACA JUGA: Jenderal Gatot Nurmantyo Menyampaikan Pernyataan Mengejutkan
Menurut Hasanuddin, dirinya merupakan pimpinan Komisi I DPR saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan pergantian Panglima TNI dari Gatot Normantyo kepada Hadi Tjahjanto.
"Seluruh fraksi di DPR semuanya aklamasi setuju memberhentikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo," sambung Hasanuddin.
BACA JUGA: Lumrah Saja Gatot Nurmantyo Dicopot dari Panglima TNI sebelum Pensiun
Oleh karena itu Hasanuddin mengingatkan Gatot tak perlu melebarkan persoalan ke mana-mana. "Jabatan itu tak ada yang abadi, pada suatu saat ada akhirnya," tegasnya.(ara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Antoni