jpnn.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Benny Wahyudi menyoroti kebijakan pemerintah tentang larangan dan pembatasan (lartas) impor bahan baku industri seperti garam, jagung, tembakau dan beberapa bahan baku lainnya. Sebab, kebijakan lartas bisa menganggu industri.
“Ini membuat khawatir para pelaku industri, mengingat komoditas-komoditas tersebut merupakan bahan baku utama bagi industri,” ujarnya dalam diskusi bertema Kebijakan Impor Bahan Baku Industri yang digelar Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) di Jakarta, Kamis (24/08).
BACA JUGA: Wacana Pembatasan Impor Tembakau Ancaman Bagi Pabrik Rokok dan Buruh
Sedangkan Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI) Hasan Aoni Aziz mengatakan, pemerintah mesti perhatikan regulasi soal impor. Menurutnya, regulasi mestinya justru mendorong tumbuhnya iklim bisnis.
"Seluruh regulasi yang mengatur soal industri harus mengedepankan soal reward (penghargaan, red) bukan punish (hukuman, red). Regulasi harus menyesuaikan tingkah laku konsumen,” tuturnya.
BACA JUGA: Ekspor dan Impor Topang Pertumbuhan Kredit Valas
Adapun pengamat ekonomi dari Center for Strategic & International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, ada kesalahan paradigma yang cukup luas di Indonesia. Yakni anggapan bahwa impor sebagai hal negatif. "Ini perlu ada perubahan paradigma,” cetusnya.
Dia menegaskan, impor merupakan bagian dari proses produksi. ”Saat ini kita tidak bisa menempatkan impor itu jelek,” tegasnya.
BACA JUGA: Hamdalah, Industri Manufaktur di Batam Mulai Membaik
Lebih lanjut Rizal mengatakan, makin tinggi konten impor maka tambah tinggi pula ekspornya. Hal itu juga berlaku sebaliknya.
Sementara Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan, petani dan industri harus bersinergi. Menurutnya, kebijakan importasi bertujuan untuk melindungi Indonesia sebagai negara agraris.
Lartas juga bertujuan untuk mencari titik temu keseimbangan. "Apabila ada jenis yang belum mampu diproduksi, monggo diimpor,” ujarnya.
Adapun Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Atong Soekirman mengatakan, penyiapan regulasi memang perlu mengajak bicara berbagai pihak. Apalagi dalam regulasi industri, para pelakunya pun perlu diajak berdiskusi sebelum pemerintah mengeluarkan regulasi.
Menurutnya, industri memang memerlukan dukungan bahan baku yang memadai. “Tanpa dukungan bahan baku yang memadai, hal ini akan berdampak pada penurunan daya saing industri,” tuturnya.(san/rmol/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Lagi Impor, Kebutuhan Bawang di Indonesia Capai 1,5 Juta Ton/Tahun
Redaktur : Tim Redaksi