jpnn.com, MAKASSAR - Sebagian besar masyarakat menganggap panggung politik itu kotor, licik, dan penuh kecurangan.
Karenanya, lantas muncul imej bahwa politisi merupakan sosok hitam yang menghalalkan segala cara dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan.
BACA JUGA: Astaga, Sudah Sebegini Banyaknya PNS Pesakitan Kasus Narkoba
Kasubdit Fasilitasi Peningkatan Demokrasi Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Akbar Ali, mengatakan, anggapan semacam itu tidak sepenuhnya benar.
“Politik itu bisa hitam, bisa putih. Politisi hitam, jika dia berupaya meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara,” ujar Akbar Ali di hadapan sejumlah aktivis ormas dan mahasiswa yang menghadiri acara Forum Komunikasi Sosial Politik, Dalam Rangka Menciptakan Stabilitas Politik Dalam Negeri, di Makassar, Sulsel, Senin (8/5).
BACA JUGA: JPU Hadirkan Pengacara Hotma Sitompul untuk Sidang e-KTP
Acara digelar Direktorat Politik Dalam Negeri, Kemendagri, untuk membangun konsolidasi demokrasi dalam mewujudkan pilkada berintegritas di Bumi Angin Mamiri. Ini mengingat Kota Makassar termasuk salah satu daerah yang akan menggelar pilkada di 2018 mendatang.
Akbar Ali, birokrat bergelar doktor itu, mengajak kalangan ormas, pemuda, dan mahasiswa, peduli dan ikut menciptakan kehidupan berdemokrasi yang sehat. Tidak apatis terhadap politik, tidak menganggap bahwa politik itu kotor.
BACA JUGA: Ini Rencana Ahok Andai Divonis Bebas
Semua kalangan, termasuk ormas kepemudaan dan mahasiwa, harus ikut bertanggung jawab melahirkan pemimpin lewat ajang pemilu dan pilkada.
“Jangan pilih politisi kotor, jangan pilih politisi kodok. Politisi yang menendang kanan kiri, depan belakang, dan menjilat untuk mendapatkan kekuasaan,” ujar Akbar.
Diingatkan, memilih calon pemimpin harus cermat. “Enam bulan sebelum pemilu, sebelum pilkada, menebar senyum pepsodent terus, keliling rajin menyapa. Tapi enam bulan setelah jadi bupati, jadi anggota DPR, batang hidungnya susah ditemui. Yang seperti itu jangan dipilih. Cari pemimpin yang sekiranya betul-betul memperjuangkan umat, memperjuangkan kepentingan rakyat,” pesannya.
Dijelaskan, politisi yang meraih kekuasaan dengan cara yang halal dan beradab, maka akan mendapatkan kemuliaan. Pasalnya, dengan berkuasa, seorang politisi akan bisa berbuat untuk banyak orang, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
Akan percuma sekian lama menjadi pejabat, tapi hanya menggunakan jabatannya itu untuk kepentingan pribadi.
“Tidak ada gunanya dua kali jadi bupati, dua kali jadi gubernur, tapi menggunakan politik hitam,” ujar Akbar Ali. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok pun Pasrah, Ah Masa iya?
Redaktur & Reporter : Soetomo