jpnn.com, JAKARTA - Beragam spekulasi muncul setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pemberian gaji ke-13 dan THR PNS, anggota TNI/Polri, serta pensiunan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan publik tentu akan menganalisis kenapa uang Rp 35,76 triliun untuk kenaikan THR dan gaji ke-13, tidak digunakan untuk mengangkat tenaga honorer.
BACA JUGA: Honorer Digaji Ratusan Ribu, PNS Dimanja dengan THR
Padahal, kata dia, kebutuhan tenaga honorer selama ini tidak sampai Rp 35 triliun. “Cukup hanya Rp 3 triliun kami hitung,” tegasnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).
Wakil sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN) itu mengatakan, pihaknya tetap mengapresiasi pemerintah yang sudah memerhatikan PNS dan pensiunan tentara. Namun, kata Yandri, alangkah baiknya jika kebijakan pemerintah itu berkesinambungan seperti menaikkan gaji PNS. “Kalau THR kan cuma sebulan, setelah itu selesai,” katanya.
BACA JUGA: Uchok: Utang Menumpuk, Rp 35,76 T untuk THR dan Gaji ke-13
Namun, Yandri menegaskan yang lebih penting lagi di republik ini tidak hanya pegawai negeri sipil saja. Menurut dia, yang di bawah atau di luar PNS banyak yang jauh lebih menjerit di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang. “Nelayan, petani, ojek, jauh harus diperhatikan,” ujar Yandri.
Dia menjelaskan, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang komprehensif, tidak hanya parsial saja. Menurut dia, jika kebijakan komprehensif maka semua anak bangsa tanpa terkecuali akan merasakan denyut ekonomi.
BACA JUGA: Pegawai Non-PNS Juga dapat THR tapi Bukan untuk Honorer
BACA JUGA: Pegawai Non-PNS Juga dapat THR tapi Bukan untuk Honorer
Kalau hanya parsial, kata dia, kemungkinan besar hanya PNS saja yang punya daya beli. Jadi, Yandri menegaskan, sangat keliru kalau pemerintah hanya melihat bahwa cuma PNS yang bisa menggerakkan daya beli. Padahal, di luar PNS ada ratusan juta penduduk Indonesia.
“Bagaimana orang-orang yang gagal panen, petani yang tidak punya lahan, kaum buruh yang pendapatannya kecil? Itu semua harus diperhatikan negara,” katanya.
Yandri pun memahami bahwa banyak yang menilai kebijakan presiden ini karena berkaitan dengan momen tahun politik. Namun, ujar Yandri, yang penting sumber uangnya tidak mengganggu konstruksi dan postur anggaran.
“Jangan dipaksakan sementara utang sudah hampir tembus Rp 5 ribu triliun. Banyak yang di republik ini bukan PNS. Di luar PNS juga butuh perhatian,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... FHK2I: Kenaikan THR Buat PNS Tidak Manusiawi, Tidak Adil!
Redaktur & Reporter : Boy