jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dan ekonomi dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai hasil assessment yang dilakukan konsultan suber daya manusia, T Dimensi Daya Indonesia (DDI) terhadap calon jajaran direksi PT Pertamina berbeda jauh dibandingkan tahun 2009 dan 2011. Karenanya, ia menganggap hasil assessment dari PT DDI patut dipertanyakan objektivitasnya.
"Hal itu bisa dilihat dari proses penunjukan PT DDI yang cenderung tidak transparan," ujar Karyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/11). Kepentingan itu semakin mencolok ketika orang-orang dari eksternal Pertamina lolos seleksi oleh DDI menjadi kandidat direktur utama di BUMN minyak dan gas itu.
BACA JUGA: Kemenhub Perketat Pemeriksaan Kelayakan Kapal
Menurut Karyono, nama-nama yang lolos diduga erat hubungannya dengan jaringan dari keluarga Menteri BUMN Rini Soemarno. Misalnya, Ahmad Faisal (mantan Diektur Niaga Pertamina era Dirut Ari Soemarno), Widhyawan (mantan Deputi SKK Migas yang juga staf khusus Menteri ESDM Sudirman Said), Budi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), serta Rinaldi Firmansyah (mantan Dirut Telkom).
"Tak ada satupun nama-nama dari internal Pertamina yang masuk dalam daftar calon direksi. Dari proses seleksi seperti itu, maka bisa berpotensi terjadi kongkalikong," kata Karyono.
BACA JUGA: Tarif Pelabuhan Penyeberangan Naik
Dia menambahkan DDI memiliki kedekatan hubungan dengan Ongky Soemarno yang notabene adalah kakak Rini Soemarno. Karenanya Karyono menyebut hasil assessment PT DDI itu bisa dianggap punya dengan kepentingan menguasai BUMN oleh kelompok tertentu.
"Kepentingan untuk memasukkan orang-orang dari luar untuk menjadi direksi dan komisaris Pertamina sangat mencolok ketika tak ada satupun nama-nama dari internal Pertamina yang masuk dalam daftar calon direksi," paparnya.
BACA JUGA: Khawatirkan Rini Gunakan DDI untuk Titip Orang di Pertamina
Oleh karenanya, lanjut Karyono, Presiden Joko Widodo harus benar-benar mengontrol proses seleksi direksi dan komisaris Pertamina. "Jokowi bisa saja menolak nama-nama yang diajukan oleh menteri BUMN karena proses dan hasil seleksinya diragukan karena diduga sarat kepentingan," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sofyan Minta Mendagri Batasi Kenaikan Tarif Angkot di Daerah
Redaktur : Tim Redaksi