jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi PhD mengkritisi rencana kubu calon presiden-calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk mengerahkan massa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi mengawal rekapitulasi suara nasional yang hasilnya akan diumumkan pada 22 Juli pekan depan. Menurut Muradi, rencana itu justru bisa ditafsirkan sebagai bentuk intimidasi.
“Argumentasi bahwa pengerahan massa adalah untuk pengamanan hanyalah pembenaran atas sikap ketidakdewasaan dalam berpolitik. Rencana pengerahan massa lebih terlihat sebagai sikap politik intimidatif akibat ketidaksiapan menerima jika dalam rekapitulasi KPU nanti kalah,” kata Muradi saat dihubungi, Jumat (18/7).
BACA JUGA: Migrant Care Sesalkan KPU-Bawaslu Soal Hantu Gentayangan di Malaysia
Muradi justru mengaku sependapat dengan ide Joko Widodo bahwa pilpres harusnya menghadirkan kegembiraan dalam politik. Artinya, tidak seharusnya ada pemaksaan untuk memenangkan atau mengalahkan pasangan calon tertentu.
Lebih lanjut Muradi mengingatkan tentang deklarasi pilpres damai dan siap menang maupun kalah yang disepakati oleh kubu Prabowo-Hatta maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla. Karenanya, kata Muradi, mengerahkan massa yang menjurus intimidasi sama saja mengabaikan deklarasi damai.
BACA JUGA: 5 Miliar untuk Bupati Karawang dan Istri
Muradi menilai pernyataan Prabowo yang berkali-kali mengaku siap menerima apapun hasil pilpres belum tentu diikuti pada pendukungnya. “Artinya, sikap siap kalah sebagaimana diungkapkan saat penandatanganan deklarasi damai siap kalah siap menang itu hanya sebatas verbal saja, tidak implementatif,” ulas akademisi yang juga pemerhati bidang pertahanan dan keamanan itu.
Sebelumnya, Kamis (17/7) malam para pendukung Prabowo-Hatta menggelar apel siaga di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam apel itu Prabowo menyatakan siap memberi komando ke para pendukungnya untuk menduduki KPU. “Kalau KPU tidak jujur, maka saya akan melaporkan ke Bawaslu dan MK. Kalau masih tidak jujur juga, saya siap memberi komando 100 ribu pendukung saya untuk menduduki KPU,” katanya.
BACA JUGA: Wakil Ketua MK Tegaskan Hamdan dan Patrialis Bukan Partisan
Rencana tentang pengerahan massa juga disampaikan anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Letjen (Purn) Yunus Yosfiah. Menurut Yunus, pihaknya akan mengerahkan sekitar 5000 relawan pendukung Prabowo-Hatta saat pengumuman hasil pilpres di KPU nanti. Yunus beralasan hal itu demi memberi jaminan agar KPU tidak mendapat tekanan dari luar dalam menetapkan hasil pilpres.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masuk Tahanan, Istri Bupati Karawang Masih Senyum Tipis
Redaktur : Tim Redaksi