jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Lukman Edy, menilai, terdapat sebuah pintu masuk bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memiliki saham PT Inalum, setelah nantinya 100 persen menjadi milik Indonesia, 1 November 2013 mendatang.
Menurut Lukman, pintu tersebut sangat terbuka, karena diketahui dalam skema yang dikemukakan pemerintah terkait rencana pengembangan Inalum ke depan, salah satunya melepas saham PT Inalum ke bursa saham.
BACA JUGA: DPR Soroti Rencana Pemprov Libatkan Swasta Urus Inalum
“Jadi ini saya kira merupakan pintu masuk. Komisi VI DPR akan mengawal. Harus ada prioritas untuk siapa (saham tersebut dilepas nantinya). Ini mungkin titik sentuh pemerintah daerah dengan skema (pemerintah) pusat,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Sumut, Gatot Pudjonugroho dan sejumlah bupati dari sekitar kawasan Danau Toba, di Jakarta, Kamis (17/10).
Untuk itu, kata Lukman, Pemda perlu memersiapkan diri. Karena atas keinginan memeroleh saham, ada konsekwensi yang akan dihadapi. Salah satunya terkait penyiapan modal. Pemerintah pusat sendiri diketahui telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk membayar saham konsorsium Jepang yang mencapai 58,88 persen.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Pertanyakan Nasib RFID Pengendali BBM Subsidi
Lukman menilai, jika Pemda tidak memiliki dana, sah-sah saja jika kemudian melibatkan pihak swasta. Apalagi alasan pelibatan memang sepenuhnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja sebaiknya perusahaan swasta tersebut juga merupakan milik nasional.
“Kalau jalan terbaik, kenapa kita tutup. Kalau swasta milik nasional, tidak masalah. Apalagi mereka mampu. Saya kira tidak ada persoalan,” katanya.
BACA JUGA: Dahlan tak Persoalkan jika Inalum Dikelola Menkeu
Hanya saja dalam hal ini, Pemda menurutnya perlu benar-benar kompak. Agar berbagai perbedaan pendapat yang sifatnya merusak tujuan baik, tidak sampai terjadi.
“Pak Gubernur dan Bupati harus kompak, kalau tidak ini dimanfaatkan tidak saja oleh Jepang, tapi dari dalam negeri sendiri. Pasti ada rayuan kepada Bupati, kenapa nggak sendirian saja,” katanya.
Sebagai ilustrasi, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan beberapa waktu lalu di Provinsi Riau, terdapat sebuah perusahaan yang menghasilkan 80 ribu barel minyak per hari. Dan perusahaan tersebut kemudian diserahkan ke daerah.
Sayangnya ada seorang bupati yang ngotot ingin mengambilalih penuh dan ingin pengelolaan perusahaan tersebut ditangani seorang diri, tanpa melibatkan pemda-pemda lain yang ada di sekitarnya. Akhirnya setelah diserahkan, produksi dari perusahaan tersebut kini hanya menyentuh 20 ribu barel minyak per hari.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Ingin ASEI Jadi Induk Usaha Reasuransi
Redaktur : Tim Redaksi