jpnn.com - JAKARTA - Pengamat ekonomi dan politik, Salamuddin Daeng meminta agar Tim Transisi bentukan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak membohongi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih itu terkait subsidi bahan bakar minyak bukan hak konstitusional rakyat. Menurut Salamuddin, pernyataan semacam itu akan menjatuhkan popularitas duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu di mata para pendukungnya.
"Tim Transisi tidak perlu menutup nutupi bahwa krisis BBM nasional esungguhnya karena penjarahan atau pencurian yang dilakukan oleh kartel internasional, sindikat bisnis dan mafia dalam kekuasaan," kata Salamuddin dalam keterangan persnya, Selasa (23/9).
BACA JUGA: Penggiringan Opini Anas Tak Bersalah Bakal Mubazir
Ia memaparkan, penjarahan berlangsung hampir di seluruh rantai pasokan, pengelolaan dan penyediaan BBM nasional, khususnya di sektor hulu dan hilir.
Karenanya, Salamuddin menyatakan supaya Tim Transisi fokus memberikan masukan dan usulan yang benar terkait permasalahan BBM.
Selain itu, kata Salamuddin, Tim Transisi harusnya juga membuka akar masalah dari carut marutnya ketersediaan dan harga BBM dalam negeri. Dengan demikian, ke depan nanti pemerintahan Jokowi-JK dapat secara efektif mengatasi sumber kebocoran kekayaan nasional yang nilainya mencapai ribuan triliun dan bukan malah mencabut subsidi sehingga harga BBM naik.
BACA JUGA: Disebut jadi Kandidat Menteri, Bupati Kudus Beber Empat Pilar
Untuk itulah dia menegaskan bahwa statemen Tim Transisi terkesan menutup nutupi masalah sesungguhnya. "Rakyat curiga, jangan jangan tim transisi
bekerja untuk para cukong yang hendak mendominasi agenda dan program pemerintahan Jokowi ke depan," katanya.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Ini Alasan UUD 1945 Hanya Sebut Pilkada Secara Demokratis
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Anggap PD Sudah Hengkang dari KMP
Redaktur : Tim Redaksi