Ingatkan TNI dan Birokrasi Tetap Netral

Luhut : Capres Tak Bisa Urus Keluarga Tak Layak Pimpin Negara

Selasa, 24 Juni 2014 – 20:16 WIB

jpnn.com - MAKASSAR - Penasihat Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan meminta tentara dan birokrasi tetap netral dalam seluruh tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden yang kini tengah berlangsung. Hal itu disampaikan Luhut karena mengaku mendapat banyak informasi tentang adanya upaya oknum TNI atau birokrasi yang selalu berusaha membela salah satu pasangan capres.

"Saya minta TNI agar tak bermain-main dengan demokrasi (pilpres). Kalau ada yang main-main saya tidak akan tinggal diam," ucap Luhut saat berpidato di depan ratusan relawan Jokowi-JK di Makassar, Selasa (24/6).

BACA JUGA: Drone Justru Hanya Menambah Masalah

Menurutnya, sikap netral TNI dan birokrasi perlu dilakukan seiring dengan makin dekatnya hari pencoblosan pada 9 Juli nanti. Selain itu, katanya, hasil beberapa survei menunjukan tingkat keterpilihan atau elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga kian tipis. Karenanya diperlukan iklim persaingan politik yang sehat tanpa kampanye hitam, apalagi pengerahan TNI maupun birokrasi yang seharusnya netral.

Meski persaingannya makin ketat, mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid itu mengakui bahwa dukungan untuk capres yang didukungnya memang tergerus kampanye hitam. Namun demikian Luhut meyakini pasangan yang didukungnya berhasil mengatasi kampanye hitam.

BACA JUGA: Prabowo Kian Dikenal Karena Kebesaran Jiwanya

"Tapi setelah kita jelaskan bahwa Pak Jokowi itu tak seperti diberitakan Obor Rakyat, para pemilih akhirnya sadar semua berita itu tak benar," ungkap Luhut. Terlebih dari tiga kali debat Jokowi dinilai berhasil mengungguli Prabowo.

Walau kini tren elektabilitas Jokowi-JK mulai naik lagi, Luhut memastikan pihaknya akan terus berkampanye ke masyarakat bahwa Indonesia akan lebih baik jika dipimpin Jokowi-JK. "Bagi saya indikator bisa tidaknya seseorang memimpin itu gampang. Bisa tidak dia mengurus keluarganya? Kalau tak bisa bagaimana dia mampu mengurus negara," sindirnya.(pra/jpnn)

BACA JUGA: 25 Persen Pemilih PKS Pilih Dukung Jokowi-JK

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perangkap Hama Dikorupsi, Pejabat Kementan Dibui


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler