jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan parpolnya pernah di luar pemerintahan selama masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004-2014.
Hasto menyatakan hal itu untuk menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut menjadi oposisi bagi pemerintahan mendatang.
BACA JUGA: Hasto Tegaskan PDIP Siap Menjadi Oposisi
"Pengalaman PDI Perjuangan (pada) 2004 dan 2009, posisi saat itu itu berada di luar pemerintah," kata Hasto menjawab awak media di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Awak media bertanya soal itu setelah pasangan capres-cawapres bernomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo - Mahfud Md yang diusung PDIP kalah berdasar hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga survei.
BACA JUGA: Konon, Ganjar-Mahfud Jadi Target Kecurangan yang Dilakukan Masif dan Terstruktur
Adapun pasangan capres-cawapres bernomor urut 2 di Pilpres 2024 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka merajai berbagai quick count.
Hasto menambahkan Indonesia bukan negara yang menganut sistem parlementer. Dengan demikian, tidak ada istilah oposisi dalam sistem politik Indonesia.
BACA JUGA: Soroti Kemenangan Prabowo, Media Asing Khawatir soal Demokrasi di Bawah Si Gemoy
"Kita bukan (pengguna) sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi," ujar Hasto.
Peraih gelar doktor ilmu geopolitik dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu menegaskan Indonesia hanya mengenal istilah partai yang berada di luar pemerintahan. Namun, sebutannya bukan oposisi.
Hasto menambahkan partai di luar pemerintahan pun bisa mendukung kebijakan pemerintah yang mengusung agenda kerakyatan.
"Ketika ada kebijakan-kebijakan yang prorakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung," kata Hasto.
Namun, Hasto juga mengatakan partai di luar pemerintahan bisa menentang kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.
"Misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani. Nah, di situ (partai non-pemerintah) menyampaikan suatu sikapnya," kata Hasto.
Walakin, sampai saat ini PDIP belum menentukan sikap apakah bakal di luar atau bergabung dengan pemerintahan mendatang.
Toh, kata Hasto, rekapitulasi atas hasil Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum tuntas. Menurut dia, hasil rekapitulasi itu pula yang menentukan pemenang Pilpres 2024.
"Nah, terhadap sikap-sikap itu (mengenai posisi PDIP di pemerintahan mendatang, red), tentu saja belum tahapannya ke sana karena tahapan saat ini mencermati seluruh proses rekapitulasi," ujar dia.(ast/jpnn.com)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Kata Prabowo Menyambut Kemenangan Quick Count Pilpres, Luar Biasa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi