jpnn.com - JAKARTA - Jalan sejumlah fraksi DPRD DKI untuk melengserkan Gubernur Basuki T Purnama semakin mulus. Pasalnya, panitia hak angket DPRD sudah menyatakan bahwa gubernur yang akrab disapa Ahok itu terbukti melanggar undang-undang.
Jika DPRD benar-benar menindaklanjuti angket dengan pemakzulan, maka mereka terlebih dahulu harus menyerahkan rekomendasi ke Mahkamah Agung. Lembaga tinggi peradilan itu kemudian memeriksa apakah alasan pemakzulan sudah sesuai dengan undang-undang.
BACA JUGA: Dua Anak Buah Tersangka UPS, Ahok: Cari Pengacara Sendiri
"MA hanya memeriksa apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan seperti melanggar sumpah jabatan atau melakukan apa yang dilarang atau perbuatan tercela," kata mantan Ketua MA Harifin Tumpa saat dihubungi, Selasa (31/3).
Namun, lanjut Harifin, keputusan final pemberhentian kepala daerah bukan berada di MA. Menurutnya, wewenang itu ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan.
BACA JUGA: Pemprov DKI Hapus Acara Malam Muda Mudi
Harifin mengatakan, jika nantinya MA menyatakan Ahok terbukti melanggar maka rekomendasi dikembalikan ke DPRD. Selanjutnya, dewan harus menyerahkan rekomendasi ke presiden untuk meminta persetujuan.
"Jadi pemberhentian kepala daerah tetap ada di Presiden. Dan juga kembali ke DPRD, apakah mau mengusulkan pemberhentian itu ke presiden," terangnya.
BACA JUGA: PNS DKI Mengundurkan Diri, Ahok Cuek
Seperti diketahui, panitia hak angket DPRD DKI telah menyelesaikan kerja mereka pekan lalu. Mereka menyimpulkan bahwa Ahok melanggar Pasal 67 poin d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Dengan hasil seperti itu, hampir dipastikan DPRD akan menindaklanjutinya dengan menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP). Melalui mekanisme inilah nantinya sejumlah fraksi akan mengusulkan pemberhentian Ahok sebagai gubernur.
"PPP secara bulat mendukung penuh HMP. Tak ada jabatan yang abadi. Pak Harto saja bisa lengser, apalagi Ahok," kata Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Maman Firmansyah beberapa waktu lalu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov DKI Beri Bekasi Bantuan Rp 412 Miliar, Asal...
Redaktur : Tim Redaksi