jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar, mengatakan, kawasan perbatasan harus menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
Karena itu sebagai daerah khusus, kawasan perbatasan membutuhkan penanganan dan strategi khusus pula.
BACA JUGA: Arwah Terpidana Mati Gentayangan Menuntut Balas ke Jaksa Agung
"Pertama, menjadikan kawasan perbatasan sebagai sabuk pengamanan negara sehingga harus diperkuat. Kedua, dengan melakukan penanganan potensi konflik di daerah," ujar Marwan Jafar, Rabu (11/3).
Marwan mengungkapkan gagasannya, demi tujuan pengelolaan yang lebih baik terhadap kawasan diperbatasan. Jika tidak, akan berdampak buruk terhadap pertahanan dan keamanan di tingkat regional maupun internasional. Baik secara langsung maupun tidak langsung.
BACA JUGA: Kantongi PSO Rp 1,6 triliun, Pelni Permak Wajah Kapal
"Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamananan nasional," ujarnya.
Karena itu, Marwan menjelaskan akan menggunakan dua pendekatan dalam membangun kawasan perbatasan. Yaitu dengan pendekatan keamanan (security approach), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach).
BACA JUGA: La Nyalla Diperiksa KPK Terkait Penyelidikan Kasus Korupsi
Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kata Marwan, akan difokuskan pada sepuluh pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) di 41 kabupaten/kota dan 13 provinsi.
"Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Tahun 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan," ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saksi Tegaskan Ada Indikasi Korupsi Kasus Payment Gateway
Redaktur : Tim Redaksi