jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah nama purnawirawan jenderal TNI mencuat untuk dipilih sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Pertahanan (Menhan) pada kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dari nama-nama yang muncul, dosen ilmu politik UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi dua jenderal yang layak masuk kabinet.
Untuk pos Menko Polhukam atau Menhan, ada empat jenderal yang berpeluang ditunjuk Jokowi. Keempatnya merupakan pendukung Jokowi-JK pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Mereka adalah Luhut Panjaitan, Hendropriyono, Sutiyoso, dan Wiranto.
BACA JUGA: Simulasi CAT CPNS Online Sudah Bisa Diakses di JPNN.com
"Keempat jenderal tersebut berpeluang jadi Menko Polhukam dan Menhan," kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/8).
Menurut Pangi, dari keempat jenderal, Luhut yang memiliki peluang paling besar. Pasalnya, Luhut dipandang memiliki kedekatan dengan presiden terpilih Jokowi.
BACA JUGA: KPK Periksa Kepala Bagian Kerjasama Pemkot Makassar
"Kalau dari segi kedekatan, Luhut lebih dekat dengan Jokowi," ujarnya.
Sementara untuk pos Menteri Dalam Negeri (Mendagri), mantan KSAD TNI Ryamizard Ryacudu dinilai paling berpeluang. Alasannya juga karena faktor kedekatan. Sang jenderal diketahui dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
BACA JUGA: KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Tapanuli Tengah
"Tentu Ryamizard peluangnya besar dibandingkan jenderal lain. Walaupun tidak tertutup kemungkinan nama jenderal di atas calon kuat menteri," ujar Pangi.
Pangi mengingatkan agar Jokowi-JK tidak memilih figur yang dinilai tersandung kasus HAM di masa lalu. Misalnya mantan Kepala BIN AM Hendropriyono dan mantan Pangliman TNI Wiranto. Begitu juga dengan mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus TNI Sutiyoso yang juga dianggap memiliki keterkaitan dengan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Sutiyoso, itu belum jelas. Peluangnya tetap ada, kalau Sutiyoso melepaskan jabatan ketua umum PKPI," imbuhnya.
Masih lanjut Pangi, Jokowi harus konsisten dengan perjuangan awalnya. Dengan begitu, mantan Wali Kota Solo itu harus memastikan tidak akan menempatkan jenderal yang bermasalah dengan HAM dalam kabinetnya.
"Artinya tak memberi tempat terhadap jenderal yang diduga pelanggar HAM. Karena akan menyulitkan Jokowi terkait komitmenya dalam menyelesaikan dan menuntaskan persoalam HAM ketika ia menjabat jadi presiden," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Jerat Bupati Tapanuli Tengah Sebagai Tersangka Suap
Redaktur : Tim Redaksi