jpnn.com, JAKARTA - Pengelolaan danau di Indonesia telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Pada dasarnya, keinginan dan harapan untuk pengelolaan danau terpadu sudah ada sejak 10 tahun yang lalu.
Dalam perkembangannya, ada hal penting dan cukup prinsip yang perlu diperkuat dan ditegaskan kembali mengenai kesepahaman urgensi, kesamaan visi, kolaborasi resources serta sinergi program antar sektor.
BACA JUGA: Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Inggris Raya Ditandatangani
"Komitmennya sangat kuat, langkah-langkah juga sudah dilakukan, sudah kelihatan, tapi masih parsial. Ada hal lain yang penting sebenarnya, dalam perjalanan 10 tahun ini yaitu dinamika masyarakatnya, jadi komunitasnya juga kuat, dan dunia usahanya juga mau terlibat," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau, di Jakarta.
Dalam rapat koordinasi tersebut, mengemuka pentingnya sinergi antarstakeholders.
BACA JUGA: MoU Indonesia dan Inggris, Ekspor Kayu Tak Terhambat Brexit
Selain itu, muncul subyek baru dalam pengertian sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu perlunya edukasi publik berkaitan dengan pencegahan bencana, termasuk akibat kerusakan danau.
Menteri Siti menyampaikan beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi dalam upaya penyelamatan ekosistem danau.
BACA JUGA: Penyerahan LKPP Unaudited kepada BPK
Yang pertama yaitu perlu pertimbangan saintifik lintas ilmu pengetahuan atau multidisiplin ilmu.
Oleh karena itu, peran institusi riset dan pakar sangat penting, dan pembelajaran best-practices management antar danau perlu dikembangkan.
Kemudian, penyelamatan ekosistem danau memerlukan “environmental mainstreaming”, yaitu terintegrasinya upaya pengendalian dampak ke dalam kebijakan dan kegiatan berbagai sektor pembangunan dan kegiatan usaha.
Pengintegrasian upaya ke dalam kebijakan dan program kegiatan ini, menjadi corrective action pada berbagai sektor terkait.
Selanjutnya, penyelamatan ekosistem danau juga memerlukan upaya terpadu antaraspek. Oleh karena itu, rumusan program penyelamatan danau harus strategis dan menjawab keterpaduan penanganan.
"Penyelamatan ekosistem danau bersifat “multistakeholders”, tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak atau satu sektor, diperlukan kolaborasi semua pihak. Peran masyarakat sangat penting. Disisi lain, dinamika antusiasme masyarakat, komunitas, dan aktivis serta dunia usaha dalam keterlibatan pengelolaan danau perlu mendapat tempat, dan fasilitasi yang baik dari pemerintah, dan pemerintah daerah," tutur Menteri Siti.
Poin terakhir yang tidak kalah penting, menurut Menteri Siti, yaitu implementasi regulasi, mulai dari Tata Ruang dan Zonasi, Pengelolaan Kualitas Air, hingga Konservasi Tanah dan Air, serta konsistensi yang kuat antara kebijakan dasar, kebijakan operasional (sektoral) serta implementasinya (planning into action).
Terkait hal ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, menyampaikan saat ini tengah dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden RI tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
"Berbicara salah satu fungsi danau sebagai sumber air bersih, merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketahananan air, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penyelamatan danau telah dikuatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dokumen tersebut mengamanatkan implementasi rencana aksi 15 Danau Prioritas," kata Bambang.
Untuk implementasinya, perlu segera ditindaklanjuti dengan integrasi substansi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah, baik di pusat maupun daerah. Contoh konkret implementasinya dimulai dengan Jawa Tengah.
Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 Maret 2019 yang lalu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, menyebut Danau Rawapening sebagai salah satu dari 10 danau yang sudah tersentuh oleh kementeriannya.
"Pendekatan yang kami gunakan di Danau Rawapening, merupakan replikasi program Citarum Harum. Mudah-mudahan dengan pola kerja bersama, bisa diperbaiki," ujar Basuki.
Saat ini, dari 15 danau prioritas, 14 diantaranya sudah disusun Rencana Pengelolaan (RP) Danau, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) I.B. Putera Parthama dalam laporannya.
Adapun ke 15 danau prioritas tersebut yaitu Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Rawa Danau, Rawa Pening, Batur, Sentarum, Kaskade Mahakam, Tempe, Tondano, Matano, Poso, Sentani, dan Limboto.
Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan yang telah ditandatangani 9 (sembilan) Menteri pada Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali Tahun 2009 serta menguatkan kembali Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) yang diluncurkan pada Konferensi Nasional Danau Indonesia II di Semarang Tahun 2011, dilakukan penandatangan kesepakatan Menteri tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Para Menteri bersepakat untuk:
1. Melaksanakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama para pihak sejak tahun 2018.
2. Mengintegrasikan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Danau Terpadu ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga, dan Rencana Tata Ruang.
3. Melaksanakan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan Danau Prioritas Nasional yang sehat dan lestari.
Adapun ke 11 Menteri yang turut menandatangani kesepakatan tersebut yaitu Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pariwisata, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Selain itu, Gubernur dan Bupati pemangku wilayah 15 Danau Prioritas Nasional juga menandatangani dokumen serupa yang berisi kesepakatan untuk:
1. Melaksanakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama para pihak sejak tahun 2018.
2. Mengintegrasikan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Danau Terpadu ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten, Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah terkait, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Mengoptimalkan peran kelembagaan danau, baik Pokja, Tim atau Badan yang telah dibentuk oleh Gubernur/Bupati untuk mengawal pelaksanaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
4. Melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan Danau Prioritas Nasional yang sehat dan lestari.
Adapun ke 15 Gubernur dan Bupati yang menandatangani kesepakatan tersebut yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Tengah Longki L. Djanggola, Bupati Agam Indra Catri, Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir, Bupati Minahasa Royke Roring, serta perwakilan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Plt. Gubernur Jambi, Gubernur Banten, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Gorontalo, Gubernur Papua, Bupati Bangli, dan Bupati Luwu Timur.
Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Pemerintah Daerah di wilayah Danau Prioritas Nasional, serta pakar dan perwakilan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KLHK Luncurkan Proyek Pembatasan Penggunaan Merkuri
Redaktur & Reporter : Natalia