Ini Alasan Bamsoet Dorong Kemandirian Industri Pertananan Nasional, Ternyata...

Senin, 06 Juni 2022 – 21:33 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di ruang kerja Panglima TNI, Subden Denma Mabes TNI, Jakarta, Senin (6/6). Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi komitmen Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mendukung maju, tumbuh, dan berkembangnya industri pertahanan nasional yang dilakukan pelaku usaha swasta dalam negeri.

Menurut dia, Andika Perkasa menggambarkan sebagaimana terjadi di Amerika Serikat maupun di berbagai negara besar lainnya, kontraktor industri pertahanan swasta sangat dilibatkan.

BACA JUGA: Catatan Ketua MPR RI: Layani dan Lindungi Pemudik Agar Semua Tiba dengan Selamat

Selain untuk memperkuat kedaulatan industri pertahanan dalam negeri, juga sebagai penopang perekonomian nasional negara yang bersangkutan.

Karena itu, KADIN bersama TNI akan membuat nota kesepahaman.

BACA JUGA: SE Penghapusan Honorer Terbit, Bamsoet Minta KemenPAN-RB Memberi Alternatif Solusi

Hal itu bertujuan untuk memperkuat peran pelaku usaha swasta dalam industri pertahanan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dalam menggunakan berbagai fasilitas seperti perumahan.

Adapun dalam nota kesepahaman tersebut, dari KADIN diwakilkan oleh Ketua Hubungan KADIN dengan TNI Desi Mamahit, sedangkan dari TNI diwakilkan oleh Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso.

BACA JUGA: Hari Pancasila, Jokowi Jadi Irup, Bamsoet Bacakan Naskah, di Mana Puan?

"Diharapkan ke depannya dalam memenuhi Alutsista TNI seperti peluru hingga senjata api, Indonesia tak lagi bergantung kepada impor. Melainkan bisa dipasok dari pelaku usaha swasta dalam negeri," ujar Bamsoet seusai bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, di Ruang Kerja Panglima TNI, di Subden Denma Mabes TNI, Jakarta, Senin (6/6).

Dia menambahka, selain memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, juga memastikan kedaulatan bangsa dalam hal penyediaan Alutsista bisa terpenuhi.

Sehingga cita-cita Presiden Soekarno agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang Berdikari, Berdiri di atas Kaki Sendiri, juga bisa terwujud.

Turut hadir Kababinkum TNI Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari dan Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso.

Sementara pengurus Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia yang hadir antara lain, Wakil Kepala Reginald FM Engelen Pattipeilohy, Sekretaris Junaidi Elvis, Ketua Hubungan KADIN dengan TNI Desi Mamahit, Ketua Hubungan KADIN dengan Kementerian Pertahanan Johni Idham, dan Ketua Hubungan KADIN dengan BAIS Muthowali Kuntjoro.

Ada juga Ketua Hubungan KADIN dengan BIN Suprayogi Soepaat, serta para anggota lainnya seperti Ikang Fawzi, Guntur Muchtar, Indra Yuwono, dan Bambang Ekajaya.

Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan, masuknya peran swasta dalam industri pertahanan nasional telah memiliki landasan hukum, yakni sejak diundangkannya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Kebijakan itu secara spesifik diatur dalam Pasal 74 UU Cipta Kerja sebagai revisi dari regulasi terdahulu, yaitu Pasal 11 Ayat (1) Huruf a UU No 16/2012 tentang Industri Pertahanan.

Melalui keterlibatan swasta, diharapkan juga bisa mengurangi beban pengeluaran negara dalam membangun jaringan pasokan komponen industri pertahanan.

"Keterlibatan swasta sangat penting, mengingat BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan tak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan penyediaan Alutsista," jelas Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan dari kebutuhan sekitar 1,2 miliar peluru setiap tahunnya yang dibutuhkan TNI, PINDAD hanya mampu memasok sekitar 300-400 juta butir peluru.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, tidak ada salahnya Indonesia belajar dari Turki, yang dalam dua dekade terakhir mampu melepaskan sekitar 70 persen ketergantungan atas suplai impor alat pertahanan.

Beberapa industri pertahanan milik swasta di Turki bahkan telah masuk 100 besar dunia.

Seperti Alsesan, Turkish Aerospace Industry, dan Roketsan.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah Turki yang membuka pintu masuknya sektor swasta di industri pertahanan mereka.

"Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran mencapai Rp 123 triliun. Sebesar Rp 30,62 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan," pungkas Bamsoet. (jpnn)

 

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kongres KNPI Sukses, Haris Pertama Berterima Kasih kepada Bamsoet


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler