jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) fokus memenuhi dan menganggarkan pembangunan air minum.
Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi saat membuka acara Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah National Urban Water Supply Project (NUWSP) Tahun Anggaran 2023 di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/3).
BACA JUGA: Daerah dengan Realisasi APBD Tertinggi Dapat Penghargaan dari Kemendagri, Ini Daftarnya
“NUWSP ini tak lain merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak warga negara atas akses air minum, terutama pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di daerah perkotaan,” kata Teguh seperti dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/3).
Menurutnya, pemerintah menargetkan universal access (100 persen) air minum layak tercapai pada 2024, khusus untuk akses air minum jaringan perpipaan yang menjadi kegiatan NUWSP.
BACA JUGA: Ditjen Polpum Kemendagri Raih Penghargaan IKPA Terbaik I Kategori Pagu Besar
"Target sebesar 30 persen pada 2024 (sesuai dengan RPJMN 2020-2024), harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, Pemda, dan BUMD air minum," bebernya.
Teguh menyebutkan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di tingkat provinsi, didominasi oleh 2 sub kegiatan yaitu dari pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) di 22 provinsi, serta operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota di 12 provinsi.
BACA JUGA: 10 Petunjuk Penting dari Keuda Kemendagri soal Peningkatan Kinerja BUMD
Di sisi lain, di tingkat kabupaten/kota, didominasi oleh pembangunan SPAM JP kawasan perdesaan di 368 kabupaten/kota, peningkatan SPAM JP kawasan perdesaan di 248 kabupaten/kota, dan pembangunan SPAM JP kawasan perkotaan di 189 kabupaten/kota.
"Untuk kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran aktivitas air minum daerah NUWSP, Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyusun indeks sinkronisasi NUWSP yang terdiri dari tujuh variabel untuk menilai capaian daerah," kata Teguh.
Sebagai informasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Gresik menjadi 5 daerah dengan capaian indeks sinkronisasi NUWSP tertinggi.
"Dan kami nyatakan sudah sangat sinkron baik dalam perencanaan dan penganggaran air minum maupun pengelolaan program NUWSP,” ungkap Teguh.
Teguh mengatakan Ditjen Bina Bangda akan terus melakukan advokasi kepada daerah dalam pemetaan kebutuhan kerja sama, asistensi, dan pendampingan penyusunan dokumen kesepakatan kerja sama dalam kerangka NUWSP.
Selain itu, Ditjen Bina Bangda juga mendorong adanya advokasi kerja sama di forum kepala daerah dan DPRD.
Ditjen Bina Bangda ke depan juga akan melaksanakan capacity building (CB) dan technical assistances (TA) di level Pemda pada 2023 dan 2024.
Teguh juga berharap pemda dapat menyelaraskan kebijakan dan target pembangunan air minum melalui perumusan rencana program/kegiatan/anggaran air minum.
"Diharapkan pula pemda mampu mengidentifikasi serta mencari solusi atas permasalahan perencanaan dan penganggaran air minum di daerah NUWSP," tegas Teguh. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul