Ini Alasan KPU Mendahulukan Surat Suara ke Pulau Terluar

Senin, 28 Oktober 2024 – 18:19 WIB
Logistik berupa surat suara pilkada untuk Natuna (ANTARA/HO-KPU Natuna).

jpnn.com - NATUNA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau membuat skala prioritas dalam mendistribusikan surat suara untuk Pilkada 2024.

KPU akan terlebih dahulu mengutamakan pendistribusian ke panitia pemilihan kecamatan (ppk) di pulau-pulau penyangga.

BACA JUGA: KPU Batam Antisipasi Susah Sinyal Saat Pemungutan Suara di 15 Wilayah

Menurut Ketua KPU Kabupaten Natuna Kusnaidi pendistribusian dijadwalkan pada 20 November 2024.

"Kami menjadwalkan pendistribusian logistik 20 November ke pulau terjauh, seperti Midai, Serasan, Subi, Pulau Panjang dan Pulau Laut," ujar Kusnaidi di Natuna, Senin (28/10).

BACA JUGA: Surat Suara Pilkada Banda Aceh Dikawal Sejak dari Percetakan di Jakarta

Dia mengatakan pendistribusian dijadwalkan sesuai rute kapal reguler.

Namun, jika tidak memungkinkan pihaknya akan meminta bantuan dari para pemangku kepentingan di wilayah setempat.

BACA JUGA: 573 Sukarelawan Bergabung, Timses Yakin RIDO Menang Satu Putaran di Pilkada Jakarta

"Pada 22-23 November kami distribusikan ke Bunguran Barat dan Pulau Tiga, kemudian kami distribusikan ke Pulau Bunguran Besar," ucapnya.

Dia mengatakan agar logistik tidak rusak saat berada di gudang ppk, pihaknya memberikan bimbingan teknis (bimtek) terkait tata kelola logistik.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari yakni 28-29 Oktober 2024 di Kecamatan Bunguran Timur.

Dia menyebut pada bimtek peserta diajarkan cara menyusun, membawa logistik dan hal lainnya yang berkenaan dengan logistik.

"Pesertanya ketua dan sekretaris ppk, panitia pemungutan suara (pps), se-Kabupaten Natuna," ucapnya.

Tujuannya agar logistik Pilkada tidak rusak, sebab logistik yang rusak berpotensi mengakibatkan konflik.

"Kami mau menyatukan persepsi terkait pengelolaan logistik, sebab logistik akan di distribusikan ke ppk pada November mendatang," katanya.

Selain bimtek tata kelola logistik, pihaknya juga mengajarkan badan ad hoc yakni ppk dan pps cara mengelola dan melaporkan keuangan dari kegiatan yang telah dilakukan.

Dia menilai bimtek perlu diberikan agar badan ad hoc tidak salah dalam melaporkan dan lebih kreatif menggunakan anggaran.

"Anggaran yang ami gunakan pada Pilkada 2024 ini berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (apbd)," ucapnya.

Dia menyebut Pemilu 2024 telah sukses mereka laksanakan baik tahapan hingga pengguna anggaran.

Selanjutnya, Kusnaidi berharap Pilkada 2024 juga sukses dilaksanakan tanpa ada temuan dan hal lainnya.

"Alhamdulillah, tidak ada temuan atau pengembalian yang harus dilakukan," kata Kusnaidi. (Antara/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Debat Perdana Pilwalkot Bandung Angkat Tema soal Tantangan Masa Depan


Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler