jpnn.com, JAKARTA - Kepala Media Center Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno, Ariseno Ridhwan membenarkan dokumen berisi pemboikotan televisi nasional Metro TV yang beredar di kalangan jurnalis dan sosial media berasal dari pihaknya.
Ariseno menegaskan, surat edaran tersebut hanya untuk kalangan internal dan bukan untuk konsumsi publik. "Benar, surat tersebut memang berasal dari kami. Tepatnya dari Direktorat Komunikasi dan Media BPN Prabowo - Sandi," ujar Ariseno di Jakarta, Senin (26/11).
BACA JUGA: Prabowo Dikepung Ribuan Emak-emak
Ariseno menjelaskan, dokumen tersebut merupakan surat resmi yang diedarkan kepada seluruh anggota BPN Prabowo - Sandi maupun partai politik yang tergabung dalam koalisi partai politik Indonesia Adil Makmur.
"Jadi itu merupakan legal standing bagi seluruh anggota BPN Prabowo-Sandi terkait aturan komunikasi dengan media massa," katanya.
BACA JUGA: Prabowo - Sandi Meniru Program Swasembada di Era Pak Harto
Terkait alasan pemboikotan, Ariseno mengatakan, pihaknya menilai apa yang disiarkan Metro TV selama ini terkesan tidak seimbang. "Cenderung tendensius. Mereka seperti apa, silakan tanya ke masyarakat," katanya.
"Kami ingatkan, Metro TV menggunakan frekuensi publik dalam siarannya dan frekuensi publik merupakan milik semua warga negara," pungkasnya. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Dukung Prabowo - Sandi, Ibara Pecahkan Suara Batak
BACA ARTIKEL LAINNYA... TKN Jokowi Minta Kubu Prabowo Kurangi Kampanye Propaganda
Redaktur & Reporter : Ken Girsang