jpnn.com - JAKARTA – Anggota Kabinet Kerja yang tidak disukai oleh elit PDI Perjuangan (PDIP) seperti Menteri Negara BUMN Rini Soemarno berpeluang besar untuk direshuffle atau dicopot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, menurut Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio, Menteri Rini disebut-sebut menerima gratifikasi dari Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.
“Menteri Rini terang-terangan tidak disukai oleh PDIP. Bahkan politikus PDIP Masinton Pasaribu menduga Menteri Rini menerima gratifikasi dari RJ Lino. Ini akan menjadi alasan kuat bagi Presiden Joko Widodo untuk menggantinya,” kata Agung Suprio, dalam diskusi “Reshuffle Jilid II untuk Siapa?”, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen RI, Senayan Jakarta, Kamis (5/11).
BACA JUGA: Pengamat UI: Menteri Ini Layak Diganti, Siapa Ya?
Kalau alasan tersebut belum cukup kuat untuk mendorong Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Rini, Agung memprediksi PDIP akan menggiring Pansus Pelindo II DPR RI untuk mengeluarkan rekomendasi agar presiden mengganti Rini Soemarno.
“Sangat mungkin PDIP menggiring Pansus agar mengeluarkan rekomendasi kepada presiden untuk mencopot Menteri BUMN," tegasnya.
BACA JUGA: Menteri Agama Datangi KPK, Ada Masalah?
Bahkan, lanjutnya, sebelum Pansus Pelindo II terbentuk, Agung mencatat bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga terang-terangan mengkritik Menteri BUMN yang bersikukuh membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung.
“Krtitikan Mega itu bukan untuk Jokowi, tapi signal bahwa sebagai partai utama pendukung Jokowi, Megawati minta agar agar Rini itu diganti,” ujar Agung.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Kapolri Suka Tertawa Sendiri, Kok Bisa Pak?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demo di Depan Kejagung, KMPK Sebut Hary Tanoe, Ada Apa?
Redaktur : Tim Redaksi