jpnn.com - JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Hermanto Dwiatmoko mengungkap alasan pemerintah tidak memberikan anggaran dana APBN maupun Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.
“Kenapa high speed nggak dapat dana APBN? Ini agak berbeda, ini tidak digunakan orang pulang pergi berangkat kantor, sehingga yang perlu menjadi perhatian publik transportasi,” ujar Hermanto di Jakarta, Rabu (9/9).
BACA JUGA: BRI Jaga Likuiditas Valas di Level Aman
Belum lagi dana untuk mengerjakan proyek tersebut mencapai Rp60-70 triliun. Sejauh ini kata Hermanto, pihak Jepang maupun Tiongkok belum menyerahkan kembali proposal untuk mengarap proyek tersebut. Pemerintah sebenarnya sudah meminta supaya kecepatannya proyek tersebut dikurangi dari high speed menjadi reguler.
Sebab kecepatan yang diajukan diawal terlalu dekat bila diterapkan dalam rute Jakarta-Bandung. Kemenhub menilai jarak tempuh tidak akan tercapai bila dihitung dengan jumlah stasiun pemberhentian yang ada. Lain hal bila diterapkan pada rute Jakarta-Surabaya.
BACA JUGA: Dear Mr and Mrs.... OJK Beri Kemudahan untuk WNA yang Buka Rekening
“Belum ada proposal baru. Setelah dikaji dari kami (Kemenhub) sendiri jarak 140 meter dengan speed yang ditetapkan, hampir nggak pernah tercapai karena terlalu dekat jaraknya. Lebih efisien kalau dari sisi teknis kalau Jakarta-Surabaya. Maka dari itu diusulkan speednya (Jakarta-Bandung) diturunin jadi reguler speed,” tandas dia.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Ada Mafia di Bisnis Pulsa Token Listrik, Begini Tanggapan PLN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rebutan Proyek Kereta Cepat, Ini Beda Anggaran Tiongkok dan Jepang
Redaktur : Tim Redaksi