jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Erani Yustika mengatakan, ekonomi pedesaan dilihat dari konteks pasar, dicirikan dengan dengan liberalisasi dan globalisasi.
Karena pada hakikatnya, desa sudah menjadi pasar, di mana menjadi arena perdagangan. Karena itu mesti digerakkan, sehingga tak hanya sekadar menjadi ladang modernisasi. Caranya antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Jadi dengan adanya BUMDesa, mendorong perekonomian di desa itu perlu, Di sisi lain, penguatan infrastruktur di desa juga perlu dilakukan bukan hanya untuk memermudah perekonomian di desa, tapi juga mengurangi biaya transaksi," ujar Erani pada diskusi yang diselenggarakan Institut Research and Empowerment (IRE), Kamis (11/2).
BACA JUGA: Pak Jokowi, Kenapa sih Rini Belum Dicopot Juga?
Karena itu menurut Erani, prioritas pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa, salah satunya untuk menekan biaya transaksi.
Erani juga mengatakan, dalam konteks negara, pemerintah pusat sudah mempunyai konsensus nasional bahwa arena pembangunan ada di desa, daerah pinggiran dan perbatasan. Sedangkan politik fiskalnya adalah dana desa.
BACA JUGA: KSAL Brunei Darussalam Kunjungi Mabes TNI
"Tapi ini semua masih belum cukup, karena konsensus nasional ini harus diikuti komitmen pemerintah daerah," ujarnya.
Peneguhan komitmen ini kata Erani, menjadi tugas bersama untuk terus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga desentralisasi tidak berhenti di level daerah semata. Tapi juga masuk hingga ke desa-desa dengan dua kewenangan. Yaitu hak asal-usul dan pengelolaan aset lokal. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Kecewakan Mega, Jokowi Bisa Bernasib Seperti SBY
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alternatif Penyelesaian Honorer K2
Redaktur : Tim Redaksi