jpnn.com, BANDUNG - Pementasan teater ‘Wawancara dengan Mulyono’ di Kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung batal digelar.
Pertunjukan yang seharusnya digelar pada Sabtu (15/2/2025) malam itu batal karena gedung acara yang digembok oleh pihak kampus.
BACA JUGA: Aktor Indonesia Pascal Phoa Tampil dalam Pertunjukan Teater Hamlet di New York
Sejumlah orang menyayangkan insiden itu karena dianggap membungkam kebebasan berekspresi melalui karya seni.
Usai ramai menjadi perbincangan, Rektor ISBI Bandung Retno Dwimarwati buka suara ihwal larangan pementasan Teater Payung Hitam itu.
BACA JUGA: ISBI Bandung Memprihatinkan, Wawancara dengan Mulyono Batal Digelar
Retno mengatakan, ISBI Bandung menegaskan komitmennya dalam menjaga lingkungan akademik yang kondusif dan harmonis dengan melarang bentuk kegiatan yang mengandung unsur SAR, termasuk kepentingan berbau politik.
“Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa kampus tetap menjadi ruang ilmiah yang bebas dari konflik kepentingan dan provokasi berbasis identitas dan politik tertentu,” kata Retno dalam keterangannya, Senin (17/2).
BACA JUGA: Teater Hanoman Mencari Cinta Segera Digelar, Catat Jadwalnya
Dia pun menjelaskan soal penurunan baliho acara yang dipertanyakan oleh pihak KPH (Kelompok Teater Payung Hitam).
Pada 25 Januari 2025, pihak KPH mempublikasikan poster kegiatan lewat media sosial dengan gambar Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Kami berusaha kembali mengingatkan tentang bahaya pertunjukan yang mengandung unsur insinuasi terhadap mantan presiden, dan akhirnya poster diubah menjadi gambar Tony Broer, seperti yang terlihat hingga hari ini,” terangnya.
Kemudian, pihak kampus menilai ada unsur kesengajaan untuk membahayakan lembaga pendidikan dan akhirnya diputuskan untuk diturunkan.
Mengenai penggembokan studio teater Retno menjelaskan, sejak awal pihaknya tidak memberi izin penyelenggaraan pentas teater yang dinilai berbau kepentingan politik. Sampai 14 Januari pun latihan tetap dilakukan.
“Sejak dari awal dilakukan mediasi pun sudah tidak diizinkan, dengan alasan-alasan yang sudah diinformasikan sebelumnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, kampus bertanggung jawab moral dan menjaga nilai-nilai kebangsaan serta mencegah berkembangnya narasi yang bisa memecah belah persatuan.
“Kami tidak akan mentoleransi adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan berbasis SARA dan politik, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai administrasi maupun purnabakti,” tegasnya.
“Kampus adalah tempat bagi ilmu pengetahuan, bukan untuk penyebaran isu-isu kontraproduktif yang dapat mengganggu keharmonisan,” tandasnya. (mcr27/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina