jpnn.com, BENGKULU - Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan pun terang-terangan menolak keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Alasan mendasar penolakan itu mengacu?? pada prinsip yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
BACA JUGA: Koster dan Ganjar Menolak Timnas Israel
Prinsip itu menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Para kepala daerah itu menilai tindakan Israel terhadap Palestina sebagai bentuk penjajahan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dianut oleh Indonesia.
BACA JUGA: Polda Sumut Harus Menjelaskan, Bripka AF Tewas Bunuh Diri atau Dibunuh?
Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah pusat dan Menteri Pemuda dan Olahraga tidak mengikutsertakan Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20.
Walikota Bengkulu Helmi Hasan juga menyurati Menpora untuk meminta pencoretan Timnas Israel dari daftar peserta Piala Dunia U-20.
BACA JUGA: Versi Pak JK, Anies Cocok Didampingi Sosok seperti Ini
Menurut Helmi, penolakannya didasarkan pada konstitusi negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
"Konstitusi Indonesia secara jelas menentang penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina," ujar Helmi dikutip dari Bengkuluekspress, Minggu (26/3).
Helmi menyatakan selama Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia seharusnya tidak menerima keikutsertaan Timnas Israel dalam kompetisi tersebut.
Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota Bengkulu menyatakan dukungan terhadap penolakan atas Israel.
Helmi berharap Menpora RI akan mempertimbangkan permintaan tersebut dan menindaklanjuti dengan mencoret Timnas Israel dari kepesertaan Piala Dunia U-20.
Helmi yang juga politikus PAN itu juga mengajak para ?k?epala daerah lainnya bersama-sama menyampaikan keberatan mereka terhadap keikutsertaan Timnas Israel.
"Diharapkan, dukungan dari berbagai pihak akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada pemerintah pusat dan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dianut oleh Indonesia," tutur Helmi. (*/bengkuluekspress)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam