jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendorong pemerintah kabupaten/kota di Indonesia agar memanfaatkan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Desa (Simda) bagi desa-desa di wilayahnya masing-masing.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Yuswandi A Temenggung, langkah tersebut dilakukan, karena Simda yang diluncurkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hadir dengan tujuan agar pemerintahan desa lebih mudah memproses akuntansi keuangannya. Apalagi aplikasi Simda sudah teruji di 14 ribu desa di 90 kabupaten/kota.
BACA JUGA: Jaksa Agung Sebaiknya Sosok Seperti Ini
"Ini ada alat bantu. Dari pada cari-cari lagi, tidak ada alasan mereka buat tidak memanfaatkannya, apalagi ini gratis," kata Yuswandi, Sabtu (7/11).
Agar pemanfaatan Simda lebih optimal, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, diketahui telah menandatangani nota kesepahaman bersama tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jumat (6/11) kemarin.
BACA JUGA: Catat! Ini Janji Menteri Yuddy Kepada Para Guru Honorer
Dengan adanya kesepahaman ini maka Kemendagri dan BPKP punya kewajiban mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan desa. Lalu menyusun pentunjuk teknis, modul implementasi aplikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Kepala BPKP, Ardan Adiperdana mengatakan, desa memiliki kewenangan besar dalam mengurus tata kelola kepemerintahannya. Pada tahun ini saja, ada dana untuk desa sebesar Rp 20,7 triliun untuk 24 ribu desa. Nantinya, kata dia, bisa lebih besar, bahkan lebih dari Rp 1 miliar.
BACA JUGA: Sedihnya, Guru Honorer Dibutuhkan Tapi Kesejahteraannya Tidak Diperhatikan
"Pemberian dana ke desa yang besar menuntut tanggung jawab desa. Jangan sampai jadi bencana pemerintah desa. Harus ada prinsip akuntabilitas. Maka itu, diperlukan SDM kompten dan dukungan teknologi informasi memadai," ujar Ardan.
Menurut Ardan, manfaat Simda bukan cuma untuk pengelolaan keuangan desa. Namun, laporan yang ada nantinya juga dapat terintegrasi dengan keuangan kabupaten/kota.
"Kalau ada desa yang butuh aplikasi ini lapor saja ke BPKP di daerah, seperti itu mekanismenya sementara ini," ujar Ardan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Epson Indonesia Konsisten Puaskan Konsumen
Redaktur : Tim Redaksi