jpnn.com - JAKARTA - Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) mengaku kecewa dengan ketiadaan anggaran untuk mengangkat mereka menjadi PNS. Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo dan Menteri terkait menjanjikan akan mengangkat honorer K2 secara bertahap sejak 2016-2019.
”Pemerintah sudah berjanji untuk mengangkat sekitar 439.956 honorer K2 secara bertahap. Termasuk di sana guru honorer yang diharapkan bisa membantu kekurangan jumlah guru,” sebut Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IV Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FKH2I) di Jakarta, Jumat (6/11).
BACA JUGA: Epson Indonesia Konsisten Puaskan Konsumen
Menurut data di lapangan, khususnya di daerah, ada sekolah yang jumlah guru honorernya jauh lebih besar dari PNS guru. Sulis menyebut semisal di Cirebon dan Malimping, Banten.
”Di sana yang PNS cuma kepala sekolahnya saja. Sisanya yang mengajar adalah guru honorer. Itu berarti kita masih kekurangan guru. Guru honorer dibutuhkan tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan,” paparnya.
BACA JUGA: Belum Fit and Proper Test, Karena Tunggu Keppres
Karena itu, dirinya menyuarakan keinginan guru honorer yang rela dan ikhlas gajinya dirapel. Asal, pemerintah benar-benar berniat baik menyelesaikan soal nasib K2.
”Kalau tidak ada anggaran di APBN, guru honorer bersedia untuk diangkat dulu, digaji belakangan. Tapi, mereka berharap akan ada APBN Perubahan yang menganggarkan gaji dan tunjangan mereka,” pinta Sulis. (nas/sic/jon/jpnn)
BACA JUGA: Tingkatkan Produktivitas, Pelindo III Operasikan Crane Baru
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hmmm... Anak SBY Minta Surat Edaran Kapolri Dijadikan UU
Redaktur : Tim Redaksi